HUT ke-81 RI, Gubernur Pramono Ungkap Arah Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/8). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti aparatur sipil negara (ASN), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam amanatnya, Pramono mengatakan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, kemerdekaan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Alhamdulillah, pelaksanaan upacara berlangsung baik, lancar, dan khidmat. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Pramono.

Pramono menyebut kondisi perekonomian Jakarta terus menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen dan memberikan kontribusi sebesar 16,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, sementara inflasi tercatat tetap terkendali di angka 2,5 persen.

Kinerja tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Jakarta dalam mengejar target sebagai salah satu kota global terkemuka. Pemprov DKI Jakarta menargetkan Jakarta dapat masuk dalam jajaran 50 besar kota global terbaik pada 2030.

Meski demikian, Pramono menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pemerintah daerah berupaya memastikan kemajuan ekonomi turut membuka kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tuturnya.

Di bidang pembangunan manusia, Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,05 pada 2025 dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, program padat karya, hingga dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup.

“Kemajuan Jakarta harus dimulai dari manusianya. Kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas hidup harus terbuka seluas-luasnya demi memutus rantai ketidakberuntungan,” kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan infrastruktur transportasi dan layanan publik untuk memperkuat konektivitas warga. Sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, MRT Fase 2 Bundaran HI-Kota Tua, Pedestrian Deck Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit di eks lahan RS Sumber Waras, serta integrasi transportasi menuju Kepulauan Seribu.

“Mulai 2027, transportasi laut ke Kepulauan Seribu akan dikelola secara profesional oleh Transjakarta. Bersamaan dengan itu, penataan ruang kota terus dimaksimalkan, termasuk pembongkaran tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said dan penguatan integrasi transportasi publik di kawasan JIS-Ancol,” jelasnya.

Pada sektor lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumber. Upaya tersebut diperkuat dengan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kemarau.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan inovasi pembiayaan, termasuk melalui obligasi daerah. Jakarta juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut.