DPRD DKI Dorong Revitalisasi Pasar Taman Puring Tak Rugikan Pedagang

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi bersama dalam rencana revitalisasi Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penataan kawasan tersebut diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Suhud menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi perwakilan pedagang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu turut melibatkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta untuk membahas aspirasi pedagang terkait rencana penataan kawasan.

Dalam audiensi tersebut, aspirasi pedagang menjadi salah satu pokok pembahasan, terutama mengenai pentingnya menyelaraskan pembangunan kawasan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Suhud menegaskan, proses revitalisasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan Pasar Taman Puring.

“Pembangunan harus berjalan tanpa mengorbankan mata pencarian masyarakat kecil,” ujar Suhud. Ia berharap penataan yang dilakukan pemerintah tidak menghilangkan kesempatan pedagang untuk melanjutkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Menurut Suhud, penataan taman kota dan keberadaan pasar tidak harus dipertentangkan karena keduanya dapat berjalan berdampingan melalui konsep taman inklusif. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjaga fungsi serta keindahan ruang publik sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep taman inklusif diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penataan lingkungan tanpa mengabaikan keberadaan pedagang. Dengan perencanaan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, kawasan publik dapat tetap tertata sementara pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mempertahankan usahanya.

Suhud juga meminta organisasi perangkat daerah terkait bersama lurah dan camat membuka ruang dialog dengan para pedagang. Komunikasi tersebut diperlukan untuk merumuskan langkah penataan yang dapat diterima berbagai pihak, termasuk mengenai kepastian lokasi usaha dan kemudahan akses pembeli.

Menurut dia, kepastian tempat berdagang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses revitalisasi. Selain lokasi usaha, akses pembeli juga penting agar aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung dan pedagang tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.

DPRD DKI Jakarta menyatakan siap memfasilitasi mediasi antara pemerintah daerah dan perwakilan pedagang untuk mencari titik temu. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan melalui pembahasan bersama, sehingga keputusan penataan kawasan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak.

“Harus ada solusi. Kami akan mendorong pertemuan agar persoalan ini dibahas bersama,” tegas Suhud. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menyusun langkah penyelesaian yang mempertimbangkan kebutuhan penataan kawasan sekaligus keberlangsungan usaha pedagang.

Suhud berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat wilayah, dan pedagang dapat menghasilkan penataan Pasar Taman Puring yang tertib serta memberikan kepastian bagi masyarakat. Melalui dialog dan mediasi, revitalisasi diharapkan dapat dibahas dengan mempertimbangkan fungsi ruang publik, kebutuhan lingkungan, serta kepentingan ekonomi para pedagang.