Pusat PVTPP Perkuat Pendampingan Perizinan Pupuk bagi UMKM di Sukabumi

Biaya pengujian menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi beban bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Peserta berharap tersedia mekanisme yang semakin terjangkau serta pendampingan berkelanjutan untuk membantu mereka memenuhi persyaratan.

Pusat PVTPP menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem daring dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Pemerintah juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha memahami setiap tahapan serta dokumen yang diperlukan.

Pendampingan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi. Pelaku UMKM juga mendapatkan pembekalan mengenai produksi pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Elsanti dari Badan Perakitan dan Modernisasi (BRMP) Tanah dan Pupuk memberikan simulasi pembuatan pupuk organik secara praktis. Materi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengolah bahan baku lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan memenuhi standar mutu.

Sementara itu, Sarmah, S.Si., M.Si., narasumber dari BRMP Tanah dan Pupuk, menekankan pentingnya pengendalian mutu sejak proses produksi.

“Keberhasilan pembuatan pupuk sangat dipengaruhi oleh pemilihan bahan baku, proses pengomposan hingga penyimpanan. Mutu tidak cukup hanya diperiksa pada produk akhir, tetapi harus dikendalikan sepanjang proses produksi,” jelasnya.

Melalui pendampingan tersebut, Pusat PVTPP berharap pelaku UMKM di Sukabumi tidak hanya semakin memahami kewajiban perizinan, tetapi juga mampu mengembangkan produk pupuk organik berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan pelaku usaha dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha pertanian yang lebih kuat. Penguatan UMKM di tingkat daerah juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung kemandirian pupuk dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.