Literasi Keuangan Naik, Tapi Utang dan Gaya Hidup Konsumtif Generasi Muda Jadi Sorotan

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Artinya, terdapat selisih 14,05 poin persentase antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi belum tentu memiliki pemahaman yang setara untuk menggunakannya secara optimal dan bertanggung jawab.

Pada 2026, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan. OJK mencatat indeks literasi keuangan meningkat menjadi 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Kedua angka tersebut bahkan telah melampaui target RPJMN 2025-2029, masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi.

“Kalau kita melihat standar dari negara-negara OECD, jelas sekitar 63 persen (indeks) literasi, angka yang tahun sebelumnya belum yang terbaru. Jadi sebetulnya angka-angka yang kita capai itu sangat sudah tinggi dan itu sudah melampaui target RPJMN,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin.

Survei SNLIK 2026 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden. Pengumpulan data berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.

Kesenjangan Kota dan Desa

Meski secara nasional indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat, capaian tersebut belum sepenuhnya merata.

BPS mencatat indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan di perdesaan baru 64,42 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman keuangan berdasarkan wilayah.

Kesenjangan juga terlihat pada indeks inklusi keuangan. Di perkotaan, indeks tersebut mencapai 95,47 persen, sementara di perdesaan sebesar 90,39 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indeks inklusi keuangan di perkotaan maupun perdesaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum menghapus perbedaan capaian antara kedua wilayah.

“Indeks inklusi keuangan 2026 perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana untuk perkotaan meningkat 0,99 persen basis poin, sementara pedesaan meningkat 0,36 persen basis poin,” katanya.

Berdasarkan jenis kelamin, indeks literasi keuangan laki-laki tercatat 69,61 persen dan perempuan 69,54 persen. Sementara indeks inklusi keuangan laki-laki mencapai 93,73 persen dan perempuan 93,49 persen.

Persoalan lain terlihat pada layanan keuangan syariah. Indeks literasi keuangan konvensional tercatat 69,57 persen, sedangkan literasi keuangan syariah hanya 43,07 persen.

Pemerintah dan otoritas keuangan telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas akses. Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret 2026 meluncurkan Program Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK), yang diarahkan untuk memperkuat literasi serta akses terhadap pembiayaan produktif.