Bongkar! Beras Fortifikasi Palsu Dijual Rp42.000, Harga Dinaikkan 300 Persen

JAKARTA — Temuan pemerintah terkait adanya produk beras fortifikasi tidak memenuhi syarat yang dipatok dengan harga tidak wajar, turut menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga beras di pasaran. Ini karena produsen beras fortifikasi ditengarai memproses dari beras kualitas biasa dan melakukan katrol harga produknya dengan alasan karena beras fortifikasi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) mengutarakan produk harga beras fortifikasi yang menjadi temuan pihaknya bahkan ada yang meningkatkan harga hingga 300 persen dari seharusnya. Tentunya ini cukup mendistorsi harga beras di pasaran karena perilaku tersebut tidak hanya pada 1 produk beras fortifikasi saja.

"Ada banyak faktor. Faktor pertama, fortifikasi yang palsu (karena) menaikkan harga (per kilogram) yang seharusnya (dari) Rp 12.000 atau Rp 13.000, dijual Rp 22.000 (bahkan) Rp 42.000. Rp 22.000 average, ada Rp 26.000, ada Rp 27.000, ada Rp 28.000, sampai Rp 42.000. (Jadi) nipu Rp 30.000," ujar Amran di Jakarta, Rabu (12/8).

"Kira-kira naik tidak harga di pasar kalau begini? Kalau yang Rp 42.000, itu (artinya) dinaikkan 300 persen dari Rp 12.000. Total dipermainkan 39 sampai 40 persen. 10 persen saja dimainkan bisa menaikkan harga," tambah Kepala Bapanas Amran.

Untuk diketahui, produsen beras fortifikasi tentunya mengambil pasokan gabah dari petani lokal yang kemudian digiling dan diproses menjadi beras yang diklaim punya tambahan zat gizi tertentu. Dalam beberapa waktu terakhir, pasokan produk beras fortifikasi semakin intensif disalurkan, terutama pada ritel modern.

Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan Bapanas pada akhir Juli lalu mengenai temuan 80 persen sampel beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, mulai tampak memberikan efek psikologis pada pasar beras nasional. Rerata harga beras memperlihatkan penurunan dalam seminggu terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan sampai pada pekan pertama Agustus, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas harga beras hanya terjadi di 106 kabupaten/kota. Ini menurun cukup drastis dibanding pekan terakhir Juli yang sempat terjadi kenaikan IPH beras di 155 kabupaten/kota.

Di samping implementasi penindakan tegas oleh pemerintah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut memastikan pelaksanaan program intervensi perberasan akan terus berjalan. Instrumen berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras terus digerojok ke masyarakat.

"Sekarang dilepas SPHP. Kami minta lepas. Ada juga bantuan pangan, (hampir) 1 juta ton. SPHP juga (targetnya) kurang lebih 1 juta ton. Ini kan dikirim dengan harga Rp 12.500 per kilogram (di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium)," terang Amran.

Adapun penggelontoran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai minggu pertama Agustus telah mencapai 1,49 juta ton. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai 8 Agustus tahun ini yang telah mencapai 610,31 ribu ton dan juga ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Ini belum termasuk rencana salur bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi 3 bulan. Dengan begitu, pemerintah bersama Perum Bulog nantinya dapat menyalurkan CBP hingga lebih dari 2 juta ton dari total stok saat ini yang masih ada di angka 5,25 juta ton.

Amran pun memandang melalui implementasi penindakan tegas dan program intervensi pemerintah seperti ini akan memukul para pelaku anomali perberasan. Pemerintah tidak akan mundur dalam upaya memberantas praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

"Ini berpengaruh, orang yang menipu ini, mafia. (Pangsa pasarnya) 40 persen, berarti dia berpengaruh. Makanya tolong masyarakat, dengan segala kerendahan hati. Bantulah kami. Kami kerja untuk rakyat, untuk petani, untuk rakyat Indonesia. Kami tidak akan mundur setapak pun, memberantas mafia ini," pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Juli lalu Bapanas telah mengungkap temuan adanya ketidaksesuaian pada beberapa merek beras fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta. Dari 15 sampel merek yang menjadi hasil pengawasan Bapanas tersebut berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang.