Pemprov Sulsel Perkuat Konektivitas Infrastruktur Makassar–Maros dengan Perbaiki Jalan Tamalanrea Raya

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkuat konektivitas kawasan ekonomi Makassar–Maros melalui penanganan Jalan Tamalanrea Raya yang menjadi salah satu jalur dengan aktivitas kendaraan tinggi di Kota Makassar.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan Andi Ihsan di Makassar, Senin (11/8), mengatakan peningkatan kualitas jalan tersebut diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pergerakan kendaraan pada koridor yang menghubungkan Makassar dengan Kabupaten Maros.

“Untuk ruas Jalan Tamalanrea Raya ini pekerjaannya pengaspalan. Apalagi sejumlah bagian jalan ini sebelumnya menggunakan paving block,” kata Andi Ihsan.

Tamalanrea merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, permukiman, dan pergerakan masyarakat yang cukup tinggi di Makassar. Posisi kawasan tersebut juga strategis karena berada pada koridor pergerakan menuju wilayah Maros.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarkawasan yang menjadi salah satu penopang aktivitas perekonomian.

Penanganan Tamalanrea Raya masuk dalam Paket 6 yang mencakup ruas Parang Loe–Tamalanrea Raya–Batas Kabupaten Maros dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 6,27 kilometer.

Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program Multi Years Project (MYP) Pemprov Sulsel. Pada ruas Tamalanrea Raya, pemerintah memilih konstruksi aspal dengan mempertimbangkan kondisi teknis jalan.

“Melalui program MYP Pemprov Sulsel, ruas ini ditangani dengan konstruksi aspal untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Andi menjelaskan penanganan jalan melalui MYP tidak menerapkan satu metode konstruksi untuk seluruh ruas. Metode pekerjaan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi teknis masing-masing bagian jalan sehingga intervensi pembangunan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Dalam Paket 6, pekerjaan meliputi pengaspalan, konstruksi beton kaku (rigid pavement), hingga rekonstruksi lapisan perkerasan jalan.

“Semua ruas kita tangani sesuai kondisi. Kalau tidak terlalu rusak berat dilakukan rekonstruksi. Kalau aspalnya masih bisa dipertahankan, kita pertahankan,” katanya.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan pemerintah memprioritaskan pekerjaan konstruksi yang benar-benar diperlukan. Beton kaku, misalnya, hanya digunakan pada bagian tertentu yang membutuhkan daya dukung dan penanganan lebih kuat.

Sementara itu, bagian jalan yang secara teknis masih memungkinkan dipertahankan ditangani menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Jadi tidak semua diaspal dan tidak semua menggunakan beton rigid. Semuanya disesuaikan dengan kondisi jalan,” kata Andi.