DKI Jakarta dan Banten Kolaborasi Kembangkan Lahan 100 Hektare untuk Ketahanan Pangan

Tangerang - Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik optimalisasi aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 100 hektare di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang untuk penguatan ketahanan pangan berupa pengembangan pusat peternakan dan pertanian.

Gubernur Banten Andra Soni di Tangerang, Jumat (31/7), mengungkapkan wilayah Banten dan Jakarta itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Bahkan, warga Banten juga banyak yang bekerja di Jakarta, sementara tinggalnya di Banten dan sebaliknya.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat ini, Andra Soni meyakini rencana yang dilakukan mempunyai dampak positif bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Banten secara umum, termasuk masyarakat DKI Jakarta.

“Kami sangat berterima kasih. Kami yakin segala niat baik yang direncanakan pasti akan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat berkunjung ke Desa Ciangir menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Banten Andra Soni dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah, termasuk optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta dan Banten.

Hal itu diungkapkan Pramono saat meninjau lokasi Pusat Olah Organik dengan budi daya Magot BSF dan ternak di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

“Ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama yang baik dengan Pemprov Banten. Alhamdulillah, berkat komunikasi yang terjalin cukup baik antara kami, rencana Pak Gubernur Andra Soni itu bisa kita wujudkan bersama-sama,” katanya.

Dari luas lahan 100 hektare itu, lanjut Pramono, nantinya digunakan untuk sektor lingkungan hidup atau pertanian seluas 40 hektare, serta 20 hektare untuk pengembangan peternakan, seperti sapi, ikan, dan ayam dengan segala fasilitasnya yang akan dikelola oleh BUMD Dharma Jaya.

“Di sini nanti bisa menampung sapi mencapai 5.000 ekor. Jadi, kalau sudah berjalan, kebutuhan suplai daging pada setiap momen hari besar untuk Jakarta dan Banten dipastikan aman,” ujarnya.

Pranomo meminta proses pengembangan itu bisa dimulai pada bulan September 2026. Meskipun nilai investasinya mencapai Rp1 triliun, Pranomo memastikan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta maupun Banten.

“Diperkirakan untuk serapan tenaga kerja itu mencapai 200 orang, dan saya sudah meminta betul agar seluruh tenaga kerjanya adalah masyarakat sekitar sini, tidak boleh dari Jakarta,” ujarnya.