5 Fakta Ancaman TPPO di Era Digital dan Tips Aman Mencari Kerja Online
Jumat, 31 Jul 2026, 21:37 WIB | Oleh: Haryo Brono3. WNI Termasuk yang Rentan Menjadi Korban
Indonesia juga menghadapi risiko perdagangan orang yang berkaitan dengan operasi online scam di kawasan Asia Tenggara.
Laporan Trafficking in Persons 2024: Indonesia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat bahwa pada 2023 terdapat 3.239 warga negara Indonesia yang teridentifikasi berada dalam operasi online scam di Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut, 1.132 orang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.
Modus yang digunakan antara lain menawarkan pekerjaan yang terlihat sah, termasuk pekerjaan di bidang teknologi informasi. Setelah korban tiba di negara tujuan, paspor dapat disita dan korban dipaksa bekerja dalam operasi penipuan dengan ancaman, kekerasan fisik, penahanan, atau jeratan utang.
Sebaiknya Anda baca juga:
Data tersebut menunjukkan bahwa tawaran pekerjaan di luar negeri perlu diperiksa secara lebih teliti, terutama jika proses rekrutmen dilakukan melalui kanal informal dan menawarkan imbalan yang tidak masuk akal.
4. Perempuan dan Anak Juga Berisiko
Ancaman TPPO tidak hanya menyasar pekerja dewasa atau pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebaiknya Anda baca juga:
Perempuan dan anak juga termasuk kelompok yang rentan menjadi korban. Berdasarkan data SIMFONI PPA yang dikutip Jobstreet, sepanjang 2021–2025 tercatat korban TPPO yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dewasa serta anak perempuan dan laki-laki.
Namun, angka tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas karena tidak semua kasus TPPO dapat teridentifikasi atau dilaporkan.
Karena itu, kewaspadaan tidak hanya diperlukan ketika seseorang menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Tawaran pekerjaan yang muncul melalui media sosial, grup percakapan, atau kanal informal di dalam negeri juga perlu diperiksa kredibilitasnya.
5. Rekrutmen di Kanal Tidak Resmi Meningkatkan Risiko
Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika perekrut meminta calon pekerja meninggalkan platform resmi dan melanjutkan seluruh komunikasi melalui nomor pribadi, aplikasi pesan, atau grup yang tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas.
Perpindahan komunikasi tersebut dapat membuat proses rekrutmen lebih sulit diverifikasi. Pelaku juga dapat menggunakan situasi tersebut untuk meminta data pribadi, uang, atau dokumen resmi.
UNODC menilai perkembangan teknologi membuat pelaku TPPO semakin mampu memanfaatkan platform digital untuk merekrut dan mengeksploitasi korban melalui modus yang semakin kompleks.
National Programme Officer UNODC Indonesia Abie Sancaya mengatakan pencegahan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan platform digital dan penyedia layanan ketenagakerjaan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!