DPR Rumuskan Solusi Respons Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Dia tak menampik bahwa biaya politik itu cukup mahal, terlebih lagi tren politik uang saat ini menjadi sangat tinggi. Hal itu, kata dia, menyebabkan para kepala daerah merasa harus ada return atas biaya politik yang telah dikeluarkan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Faktor itu, menurut dia, kemudian didukung dengan kewenangan kepala daerah yang dimiliki.

Ketika kewenangan itu memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrasikan atau membuat keputusan-keputusan yang memiliki hak atas tertentu maka akan timbul kewenangan absolut yang mengarah kepada korupsi.

Oleh karena itu, menurut dia, sistem rekrutmen kepala daerah harus diperbaiki, seperti biaya pilkada yang tidak boleh tinggi. “Seseorang yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, tidak boleh adu pembiayaan, tetapi harus benar-benar adu gagasan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, mengatakan dugaan penerimaan oleh Bupati Pemalang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah serta praktik jual beli jabatan.

“Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan,” ­katanya. Ant/S-2