Pemerintah Harus Segera Terapkan Kebijakan yang Tepat Antisipasi Dampak Perang AS-Iran

Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi yang penting dan harus segera diatasi, karena posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.

Menurut dia, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian, karenapihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai.

Siti berpendapat bahwa konflik AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran.

Menurut Siti, skema MOU adalah hasil perundingan yang rendah jika dibandingkan dengan Agreement (Persetujuan) dan Treaty (Perjanjian), sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menaati isi MOU, jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian.

Pengamat Ekonomi EnergiFahmy Radhi berpendapat bahwa perang AS-Iran tidak berdampak secara langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan dampak ikutan yang tidak terkendali.

Diakui Fahmy, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan krisis energi dunia, yang menyebabkan inflasi yang mengganggu perekonomian dunia.

Indonesia, ungkap Fahmy, memang belum menyatakan mengalami krisis energi, karena masih memiliki produksi minyak 600 ribu barel per hari.

Meski begitu, Fahmy menilai, kebijakan pemerintah RI saat ini belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM. "Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut," ujar Fahmy.

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, perang AS-Iran memperbesar tantangan dari sisi ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut Faisal menghadapi kondisi saat ini kita harus concern terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dinamika perang AS-Iran, ujar dia, harus mendorong para pemangku kepentingan untuk menata kebijakan domestik yang adaptif dalam menyikapi dampak yang terjadi.

Menurut Faisal, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari 300 triliun rupiah. “Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3 persen dari PDB," ujar Faisal.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa berbagai lembaga global dinilai sejumlah pakar sudah tidak berfungsi, dalam perundingan bilateral AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan.