RI Didorong Perkuat Insentif IKM Hijau

Pemerintah perlu memberikan insentif agar pelaku usaha beralih ke teknologi dan produksi ramah lingkungan.

Jakarta – Pemerintah didorong memperkuat insentif bagi industri kecil dan menengah (IKM) hijau guna mempercepat transformasi menuju praktik usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai perlu diwujudkan melalui pembiayaan berbunga rendah, bantuan sertifikasi hijau, insentif perpajakan, hingga perluasan akses pasar agar pelaku IKM memiliki dorongan nyata untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi standar keberlanjutan di pasar domestik maupun global.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan percepatan transformasi industri hijau tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun kampanye. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan berbagai insentif yang mampu mendorong pelaku usaha berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan dan mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan.

"Karena itu, pendekatannya tidak bisa hanya berupa regulasi atau kampanye, tetapi harus diikuti insentif yang tepat sasaran," kata Bhima, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Minggu (26/7).

Ia menilai IKM memiliki posisi strategis dalam mempercepat transformasi industri hijau karena sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus berpotensi masuk ke rantai pasok global, terutama pada industri makanan dan minuman serta komponen otomotif rendah karbon.

"IKM jadi kunci percepatan transformasi industri hijau yang padat karya. Potensinya besar untuk pasar ekspor terutama di rantai pasok makanan minuman sampai komponen otomotif yang rendah karbon," ujarnya.

Selain dukungan pembiayaan, Bhima menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Menurut dia, banyak pelaku IKM masih membutuhkan pendampingan dalam menghitung efisiensi energi, mengelola limbah, menerapkan ekonomi sirkular, hingga memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan penggunaan energi serta bahan baku.

Bhima juga mendorong pemerintah memperluas akses pasar bagi produk IKM hijau, salah satunya melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan prioritas kepada produk ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan besar didorong melibatkan IKM hijau dalam rantai pasok industrinya.

Aspek Keberlanjutan

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi IKM melalui Program Pemberdayaan IKM Hijau. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan aspek keberlanjutan kini menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing industri.

"Transformasi menuju industri hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM Indonesia," ujar Reni.

Menurutnya, penerapan praktik usaha yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, membuka peluang pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing IKM di tingkat nasional maupun global.

Di sisi pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang menerapkan target penyaluran kredit hijau bagi perbankan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan selama ini penyaluran kredit hijau masih bersifat sukarela, namun ke depan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan target bagi setiap bank.

"Bukannya tidak mungkin kita juga akan memberikan target kepada bank misalnya, berapa persen seharusnya kredit hijaunya kalau sekarang baru semacam voluntary aja, tapi ke depannya bukan tidak mungkin kita akan mulai meminta bank juga menetapkan targetnya berapa yang hijau," ujar Agus.