Dampak Kemarau, 2.585 Keluarga di Enam Desa Sekitar Karawang Krisis Air Bersih

KARAWANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 2.585 keluarga yang terdiri atas 7.704 jiwa di enam desa sekitar Karawang, terdampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini.

"Sejak beberapa bulan terakhir hingga saat ini, kami terus menyalurkan bantuan air bersih ke daerah kekeringan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang Ferry Muharram saat dihubungi di Karawang, Senin, (20/7).

Ia mengatakan, hingga saat ini sebanyak 7.704 jiwa atau 2.585 kepala keluarga (KK) di enam desa yang tersebar di tiga kecamatan di Karawang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau.

Berdasarkan data pembaruan per Senin pagi (20/7), total kebutuhan air bersih yang telah didistribusikan mencapai 152.000 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Enam desa yang mengalami krisis air bersih meliputi Desa Mulangsari di Kecamatan Pangkalan, Desa Kutalanggeng dan Desa Cintalanggeng di Kecamatan Tegalwaru, serta Desa Mulyasejati, Desa Kutanegara, dan Desa Parungmulya di Kecamatan Ciampel.

Secara keseluruhan, wilayah terdampak kemarau pada tahun ini tersebar di tiga kecamatan dengan total 2.585 kepala keluarga atau 7.704 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih.

Jumlah warga dan wilayah terdampak kemarau di Karawang itu meluas jika dibandingkan dengan tiga hari lalu.

Sebelumnya, atau sekitar tiga hari lalu BPBD Karawang mencatat 5.494 warga atau 1.836 KK terdampak kekeringan, tersebar di empat desa. Di antaranya Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru. Kemudian di Desa Kutanegara, Desa Mulyasejati dan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel.

Feri menyampaikan, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan kepada pemerintah desa maupun instansi terkait apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.