Parlemen Prancis Legalkan Euthanasia, Kelompok Agama Menentang

PARIS — Para anggota parlemen Prancis pada hari Rabu (15/7) memberikan suara untuk melegalkan euthanasia bagi pasien yang sakit parah.

Pasien berusia di atas 18 tahun yang menderita penyakit "serius dan tidak dapat disembuhkan" yang mengancam jiwa dan telah mencapai stadium lanjut, tidak dapat dipulihkan, atau terminal akan diizinkan untuk meminta bantuan dalam mengakhiri hidup, tetapi hanya jika penyakit mereka menyebabkan penderitaan yang "tak tertahankan" dan mereka mampu membuat keputusan "secara bebas dan dengan pengetahuan penuh tentang fakta-fakta."

Menurut laporan Politico, Prancis akan bergabung dengan sejumlah negara Eropa yang telah melegalkan berbagai bentuk euthanasia, termasuk Spanyol, Belgia, dan Belanda, dalam sebuah perdebatan yang telah memecah belah kelompok-kelompok politik. Pemungutan suara secara umum didasarkan pada hati nurani pribadi, keyakinan agama, dan pertimbangan etika.

Kasus yang hanya melibatkan penderitaan psikologis dikecualikan dari rancangan undang-undang Prancis tersebut. Untuk permintaan pasien yang dianggap memenuhi syarat, suntikan mematikan akan diberikan sendiri oleh pasien atau diberikan oleh tenaga medis profesional jika pasien tidak mampu melakukannya.

Para profesional kesehatan diperbolehkan untuk menolak memberikan suntikan jika mereka secara moral menentang prosedur tersebut, tetapi diwajibkan untuk merujuk pasien kepada orang lain yang dapat memberikan layanan tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (14/7), Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu, mantan politisi konservatif yang kini bersekutu dengan Presiden Emmanuel Macron, mengatakan, ia akan merujuk RUU tersebut ke Dewan Konstitusi Prancis untuk peninjauan hukum guna memastikan bahwa "undang-undang tersebut ... dapat ditegakkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Konstitusi kita dan, khususnya, dengan martabat manusia."

Ia juga menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan orang dewasa yang berada di bawah perwalian hukum menerima bantuan untuk mengakhiri hidup dan mengatakan bahwa ia ingin memastikan tindakan tersebut sesuai dengan "prinsip-prinsip kebebasan pribadi dan martabat manusia" yang diatur dalam konstitusi.

Para kritikus berpendapat orang dewasa yang berada di bawah perwalian hukum — sekitar 900.000 orang di Prancis yang keputusan pribadi atau keuangannya tunduk pada pengawasan hukum — seharusnya tidak diizinkan untuk meminta bantuan bunuh diri karena mereka telah dianggap tidak mampu membuat keputusan tertentu untuk diri mereka sendiri.

Setelah peninjauan konstitusional selesai, RUU tersebut — yang dijanjikan Macron sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali tahun 2022 — seharusnya secara resmi disahkan oleh presiden.

Sebagian besar suara yang mendukung legalisasi berasal dari kelompok kiri dan tengah. Sementara penentangan terkonsentrasi pada kelompok kanan dan kanan jauh, pendukung dan penentang RUU tersebut ada di setiap kelompok politik yang terwakili di parlemen.

Senat Prancis yang mayoritas konservatif menolak RUU tersebut tiga kali, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan majelis rendah yang lebih berkuasa, Majelis Nasional. Untuk keempat kalinya sejak musim semi tahun 2025, Majelis Nasional memberikan suara mendukung, mengakhiri proses di parlemen.

Para perwakilan terkemuka dari agama Katolik, Muslim, dan Yahudi semuanya menyuarakan penentangan mereka pada beberapa kesempatan.