Enam Tantangan Besar Atasi Praktik Judol

JAKARTA – Pemberantasan aktivitas perjudian online tidak hanya penting dari sisi penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Praktik ini berpotensi menguras pendapatan rumah tangga, meningkatkan risiko kejahatan siber dan pencucian uang, serta menggerus produktivitas tenaga kerja.

Karena itu, upaya pemberantasan perlu dilakukan secara terpadu melalui penegakan hukum, pemutusan akses terhadap platform ilegal, penguatan pengawasan transaksi keuangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar dampaknya dapat ditekan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan enam tantangan besar yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah dalam penanganan dan pemberantasan aktivitas perjudian online.

Menurutnya, tantangan pertama yakni situs-situs perjudian daring terus bermunculan dengan domain yang berbeda dan berubah sangat cepat setelah dilakukan pemblokiran.

“Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Satgas PASTI. Domain atau situs-situs yang kita tutup, baik terkait pinjaman online ilegal maupun perjudian online, sangat cepat berganti nama dan muncul kembali,” kata Friderica dalam acara OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

Melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, Friderica mengatakan bahwa sejumlah pelaku telah berhasil ditangkap, diproses secara hukum, hingga dijatuhi hukuman penjara.

Namun demikian, sebagian besar pelaku berada di luar negeri sehingga upaya pemberantasannya tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat.

Tantangan kedua adalah pemanfaatan domain digital, rekening perantara, serta transaksi melalui agen fisik yang membuat aliran dana semakin sulit ditelusuri. Kondisi tersebut memperbesar tantangan dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selanjutnya, tantangan ketiga adalah semakin maraknya aktivitas perjudian online yang dikendalikan oleh sindikat kejahatan lintas negara.

“Kita sudah melihat bagaimana Kepolisian bekerja sama dengan Interpol dan aparat penegak hukum di berbagai negara. Kita juga melihat cukup banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di luar negeri,” kata Friderica.

Tantangan keempat adalah masih terbatasnya integrasi berbagai sumber data sehingga menyulitkan penyusunan analisis yang komprehensif.

Sementara itu, tantangan kelima adalah masih adanya praktik perjudian yang dipengaruhi faktor sosial dan budaya di sejumlah wilayah. Adapun tantangan keenam adalah belum meratanya tingkat literasi masyarakat.

“Karena itu, menjadi tugas kita bersama bagaimana meningkatkan literasi masyarakat. Apalagi dalam Undang-Undang P2SK, Bapak-Ibu (pelaku sektor perbankan) juga mendapat tugas untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu materi yang sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban berbagai skema, baik judi online maupun pinjaman online ilegal,” jelas Friderica.