Jepang Gelontorkan US$3 Miliar dari Dana Cadangan untuk Subsidi Tagihan Energi

TOKYO – Pemerintah Jepang menyetujui pengeluaran sebesar 513,5 miliar yen (US$3 miliar) untuk membantu rumah tangga membayar tagihan listrik dan gas mereka karena biaya utilitas meningkat akibat perang di Timur Tengah.

Seperti banyak negara ekonomi Asia lainnya, Jepang sangat bergantung pada impor bahan bakar dari Timur Tengah, dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak blokade Selat Hormuz terhadap pasokan dan harga.

Keputusan untuk membantu menanggung tagihan selama tiga bulan mulai Juli ini diambil sehari setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan rencana menyusun anggaran tambahan sebesar US$19 miliar untuk membantu mengatasi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari.

"Kami menyetujui pengeluaran sebesar 513,5 miliar yen dalam rapat Kabinet hari ini" untuk mendukung tagihan listrik dan gas antara Juli dan September, kata Masanao Ozaki, wakil kepala sekretaris kabinet, kepada wartawan pada hari Selasa (26/5).

Subsidi tersebut berasal dari dana cadangan yang tercantum dalam anggaran tahun fiskal berjalan.

Ozaki mengatakan tagihan listrik dan gas kemungkinan tidak akan naik secara signifikan bulan ini atau bulan depan, tetapi kenaikan harga impor bahan bakar akan menjadi faktor setelah itu.

"Meskipun situasi di Timur Tengah masih belum pasti, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap kehidupan sehari-hari atau aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Pada hari Senin, Takaichi mengatakan pemerintah memperkirakan dapat mengamankan pasokan minyak yang stabil hingga musim semi mendatang.

Jepang telah menerapkan subsidi untuk tagihan listrik dan gas secara berkala dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama bulan-bulan musim panas dan musim dingin ketika permintaan akan pendinginan dan pemanasan meningkat, dengan subsidi terbaru ditawarkan dari Januari hingga Maret.

Program ini pertama kali diperkenalkan pada Januari 2023 sebagai respons terhadap kenaikan harga yang disebabkan oleh invasi Russia ke Ukraina dan sejak itu telah menggunakan dana total 5,6 triliun yen, termasuk dana terbaru yang disetujui pada hari Selasa.

Untuk mengimbangi kerugian lebih dari 500 miliar yen dan mengembalikan dana cadangan, yang biasanya disisihkan untuk bencana alam dan keadaan darurat lainnya, menjadi 1 triliun yen, pemerintah Jepang berencana mengajukan rancangan anggaran tambahan senilai lebih dari 3 triliun yen.