Target Pendapatan Rp8 Juta Dinilai Perlu Perbaikan Struktur Ekonomi dan Industri Nasional

Jakarta – Target pemerintah meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat menjadi Rp8 juta per bulan pada 2027 dinilai hanya dapat tercapai apabila dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi, bukan sekadar mengejar pertumbuhan jangka pendek.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pencapaian target tersebut sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas nasional.

"Kuncinya bukan mengejar angka dalam jangka pendek, melainkan memperbaiki struktur ekonomi," kata Yusuf di Jakarta, Selasa (7/7).

Dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah menargetkan rata-rata pendapatan masyarakat mencapai Rp8 juta per bulan, meningkat dibanding target tahun 2026 sebesar Rp7,72 juta per bulan.

Namun, Yusuf mengingatkan bahwa target tersebut merupakan indikator arah pembangunan, bukan berarti seluruh masyarakat akan memperoleh penghasilan Rp8 juta setiap bulan. Menurutnya, tantangan utama masih terletak pada tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang memiliki produktivitas dan tingkat upah relatif rendah.

Ia mencatat dokumen RAPBN 2027 masih menargetkan rasio gini pada kisaran 0,362–0,367, sementara proporsi pekerja formal baru sekitar 40 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih belum menikmati pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.

Selain itu, realisasi target dinilai tidak mudah karena Gross National Income (GNI) dihitung dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan asumsi nilai tukar rupiah pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar berpotensi mengurangi peningkatan GNI meski pendapatan dalam rupiah meningkat.

Di sisi lain, ekonomi global juga masih dibayangi perlambatan perdagangan dan melemahnya harga komoditas, sehingga sejumlah ekonom menilai target GNI 2026 pun berpotensi meleset. Kondisi itu membuat target 2027 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan konsisten dibanding capaian beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5 persen.

Yusuf menilai agenda paling mendesak adalah mempercepat reindustrialisasi. Menurutnya, Indonesia menghadapi gejala deindustrialisasi dini, ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sekitar 18-19 persen sebelum berhasil mencapai status negara berpendapatan tinggi.

"Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa manufaktur bernilai tambah merupakan sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kenaikan upah secara berkelanjutan," ujarnya.

Karena itu, ia menilai hilirisasi harus diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, bukan hanya mengekspor produk setengah jadi. Bersamaan dengan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja formal, penguatan ekspor bernilai tambah, serta kepastian iklim investasi harus berjalan secara simultan agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas.

Sektor Manufaktur

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia menargetkan menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai jika sektor manufaktur menjadi motor utama pertumbuhan melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dan peningkatan produktivitas berbasis teknologi.

Dalam Forum Bisnis Dialog Industri Rusia–Indonesia di Ekaterinburg, Rusia, Agus juga menawarkan peluang investasi pada sektor hilirisasi mineral, manufaktur, energi, petrokimia, hingga galangan kapal. Ia menilai kerja sama industri dan transfer teknologi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.