Wacana Tarif Transjakarta Naik Rp5.000, DPRD DKI Minta Kualitas Layanan Ditingkatkan

JAKARTA - Rencana penyesuaian tarif Transjakarta mendapat perhatian dari DPRD DKI Jakarta yang mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada pengurangan anggaran pengembangan transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tetap memprioritaskan peningkatan kualitas layanan meski beban subsidi berpotensi berkurang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menegaskan bahwa efisiensi anggaran akibat penyesuaian tarif seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem transportasi publik. Menurutnya, dana yang tersedia tetap harus diarahkan untuk mendukung pengembangan layanan, bukan justru mengurangi investasi di sektor transportasi massal.

"Tidak berarti anggaran transportasi umum ikut berkurang," ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif Transjakarta memang berpotensi mengurangi besaran subsidi yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menekan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam memperluas serta meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Menurut Wahyu, komitmen pemerintah dalam membangun sistem transportasi umum yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan harus terus dijaga. Pengembangan sektor transportasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menjawab mobilitas masyarakat Jakarta yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Transportasi masyarakat harus terus berkembang," ucapnya.

Ia juga menilai kualitas pelayanan Transjakarta bersama moda transportasi umum lainnya perlu terus mengalami peningkatan. Perbaikan layanan diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.

"Kami ingin pelayanan terus meningkat, tidak stagnan," tegas Wahyu.

Pengembangan jaringan transportasi, baik di wilayah Jakarta maupun kawasan Jabodetabek, dinilai menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan. Peningkatan ketepatan waktu layanan, integrasi antarmoda, kenyamanan penumpang, hingga penyediaan infrastruktur pendukung menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang semakin baik.

Selain itu, Wahyu menyoroti usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait penyesuaian tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 per perjalanan. DTKJ juga mengusulkan skema tarif berlangganan sebesar Rp200.000 per bulan sebagai alternatif yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna transportasi umum.

Meski demikian, menurut Wahyu, setiap usulan kebijakan tarif harus melalui pembahasan yang komprehensif sebelum diterapkan. Berbagai aspek, mulai dari dampak terhadap masyarakat, kondisi ekonomi, hingga waktu penerapan kebijakan perlu dikaji secara matang agar keputusan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan publik.

Ia menambahkan bahwa setiap rekomendasi tentu memiliki dasar perhitungan yang telah disusun oleh pihak pengusul. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan tetap perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan penyesuaian tarif mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap kebijakan tarif Transjakarta nantinya tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu mendukung percepatan pengembangan transportasi umum yang modern, nyaman, terintegrasi, serta semakin menarik minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi massal.