Bukan Lagi Sekadar Permukiman, Kawasan Transmigrasi Disulap Jadi Pusat Ekonomi

Kementerian Transmigrasi pada 2026 telah menargetkan penerbitan 11.288 Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi transmigran di 61 lokasi transmigrasi sebagai bagian dari penyelesaian persoalan lahan sekaligus penguatan kepastian hukum untuk mendukung investasi di kawasan transmigrasi.

Selain itu, kementerian juga menargetkan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di 50 lokasi transmigrasi dengan luas mencapai sekitar 217 ribu hektare guna memperkuat kepastian pengelolaan kawasan dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Iftitah menegaskan keberhasilan transmigrasi kini tidak lagi diukur dari banyaknya masyarakat yang dipindahkan ke suatu kawasan, melainkan dari kemampuan kawasan tersebut menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Yang kita bangun bukan hanya kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang mempertemukan investasi, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam satu pertumbuhan yang saling menguatkan. Keberhasilan transmigrasi harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah," tuturnya.

Ia optimistis transformasi kawasan transmigrasi akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung investasi, industri, hilirisasi, serta sektor pangan dan energi.