Kawasan Transmigrasi Disisir Ulang, Kementrans Andalkan Tim Ekspedisi Patriot untuk Riset Ekonomi

BANDUNG – Program Tim Ekspedisi Patriot dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan berbasis pengabdian di wilayah terpencil dan tertinggal.

Melalui pendekatan kolaboratif—melibatkan tenaga muda profesional dan masyarakat lokal—program ini berupaya menghadirkan solusi konkret di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa.

Keberhasilan program semacam ini sangat ditentukan oleh keberlanjutan dampak setelah masa penugasan berakhir.

Transfer pengetahuan, penguatan kapasitas lokal, dan integrasi dengan program pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar intervensi tidak bersifat temporer.

Jika dirancang dengan tata kelola dan evaluasi yang terukur, Tim Ekspedisi Patriot berpotensi menjadi model efektif dalam mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengoptimalkan program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) untuk melakukan riset potensi lokal sekaligus merumuskan strategi pengembangan ekonomi baru guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan melalui program tersebut pihaknya telah memberangkatkan 2.000 mahasiswa serta akademisi ke 154 kawasan transmigrasi strategis untuk melakukan penelitian terkait potensi wilayah transmigrasi.

“Nah, kunci dari transformasi ini adalah bagaimana kita melakukan pertumbuhan ekonomi dengan bantuan SDM-SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” ujar Iftitah saat meresmikan pameran Tim Ekspedisi Patriot di Institut Teknologi Bandung, Senin (23/2).

Iftitah mengatakan program tersebut dilakukan selama empat bulan dengan difokuskan pada hilirisasi dan industrialisasi kawasan sebagai bagian dari langkah transformasi kementerian melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di wilayah transmigrasi.

Ia menjelaskan kehadiran SDM unggul di kawasan transmigrasi diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan sekaligus menghadirkan solusi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Lebih lanjut, Iftitah menegaskan pemerintah terus memperkuat kawasan transmigrasi sebagai bagian dari pemerataan penduduk dan peningkatan perekonomian, meski persoalan klasik seperti konflik lahan garapan masih sering terjadi.

Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah dalam pembenahan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan pemerintah daerah.

Menurut dia, perbaikan infrastruktur secara bertahap akan meningkatkan daya tarik kawasan transmigrasi, sementara pembangunan permukiman perlu dilakukan secara terencana melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga

“Kita harus segera melakukan revitalisasi, contohnya masalah lahan. Kalau hanya cerita sedih saja, tidak akan ada habisnya,” katanya