Ekonomi Jakarta Jangan Terlalu Bergantung Konsumsi, Investasi Harus Diperkuat

JAKARTA - Struktur perekonomian DKI Jakarta perlu dicermati karena masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Padahal, pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang harus ditopang oleh peningkatan investasi dan aktivitas sektor produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, perekonomian Jakarta pada 2025 lalu masih ditopang konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 62,80 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79 persen, serta konsumsi pemerintah sebesar 13,20 persen. Sementara itu, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,33 persen, transportasi dan pergudangan 8,69 persen, serta jasa lainnya 8,46 persen.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi di Jakarta, Minggu (5/7) mengatakan dominasi konsumsi memang mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, apabila kenaikan konsumsi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dibandingkan peningkatan volume aktivitas ekonomi riil, maka daya tahannya menjadi terbatas.

Menurutnya, sektor-sektor produktif di luar konsumsi perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan momentum ketika daya beli masyarakat melemah. Peningkatan investasi, ekspansi dunia usaha, serta produktivitas industri menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

“Investasi harus menjadi mesin pertumbuhan berikutnya. Pemerintah perlu memastikan iklim usaha tetap kondusif sehingga pelaku usaha memiliki keberanian melakukan ekspansi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja masyarakat,” katanya.

Berbagai persoalan perkotaan juga menjadi tantangan terhadap produktivitas ekonomi Jakarta. Kemacetan yang menyebabkan sebagian pekerja menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan, kualitas transportasi publik yang belum sepenuhnya terintegrasi di kawasan Jabodetabek, banjir musiman, hingga persoalan layanan air bersih berpotensi meningkatkan biaya ekonomi masyarakat maupun dunia usaha.

“Efisiensi kota merupakan bagian dari daya saing ekonomi. Ketika masyarakat kehilangan banyak waktu di jalan, biaya logistik meningkat, polusi memburuk, dan pelayanan dasar belum optimal, maka produktivitas ekonomi ikut tergerus. Karena itu pembangunan infrastruktur perkotaan harus dipandang sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” katanya.

Tidak Menetes ke Produksi

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai. Apalagi jika sebagian besar barang yang dikonsumsi berasal dari impor.

“Jika kita mengacu kepada sumber konsumsi rumah tangga, kekhawatirannya adalah sumber konsumsi rumah tangga yang berasal dari impor. Artinya, jika konsumsi naik, tidak menetes hingga ke sektor produksi,” kata Nailul.

Ketika mayoritas konsumsi masyarakat dipenuhi barang impor, maka nilai tambah ekonomi tidak tercipta di dalam negeri, keuntungan justru mengalir ke negara lain.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB Suhartoko, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga berisiko tidak berkelanjutan. Menurutnya, model pertumbuhan seperti itu hanya akan bertahan dalam jangka pendek.

Pendapatan konsumen jelasnya sangat bergantung pada kondisi dunia usaha saat ini. Pendapatan tersebut berasal dari penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kepemilikan faktor produksi lain oleh pelaku usaha.