Wamendagri: Kepala Daerah saat Ini Hadapi Empat Tantangan Besar

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan besar, mulai dari dinamika geopolitik hingga perkembangan media digital yang kian dinamis.

"Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7).

Pernyataan itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7).

Bima mengatakan empat tantangan tersebut meliputi dinamika geopolitik, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media yang sangat dinamis.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bima mengingatkan kepala daerah agar tetap menjunjung tinggi integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatan dengan kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Bima, integritas harus diiringi kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi dan terobosan pembiayaan pembangunan.

Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri memetakan karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, daerah dengan karakter transformer mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik.

Daerah dengan karakter transformer, katanya, mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten," ujarnya.

Selain itu, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, serta pengembangan potensi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.