Srikandi Jaga Desa Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Ketahanan Desa

JAKARTA – Ratusan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) perdana Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Kamis (2/7/2026), sebagai langkah konsolidasi menjelang pelantikan kepengurusan organisasi. Forum tersebut menjadi ajang penyusunan arah gerak organisasi yang merupakan sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam memperkuat peran perempuan di tingkat desa.

Srikandi Jaga Desa dibentuk untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, hingga menjaga ketahanan sosial dan lingkungan. Organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan yang lebih inklusif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sekitar 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan, atau sekitar 37 juta orang. Sementara itu, kontribusi perempuan di sektor UMKM mencapai sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di desa.

Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, mengatakan organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa.

"Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga," ujar Ella.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan organisasi yang mampu mengonsolidasikan berbagai potensi tersebut.

Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menilai perempuan kini tidak lagi hanya berperan sebagai pendukung pembangunan, tetapi menjadi aktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

"Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap pembangunan, melainkan elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi. Ketika potensi lokal dikelola secara inklusif dan modern, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri," kata Maya.

Ia menambahkan pemberdayaan perempuan perlu didukung dengan akses terhadap jaringan usaha, pendampingan, dan penguatan kapasitas kewirausahaan agar potensi ekonomi desa berkembang secara berkelanjutan.

Dalam Munas tersebut, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam fungsi pengawasan di tingkat desa.

"Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput. Keterlibatan perempuan dapat membantu menekan potensi penyimpangan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyebut pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan.

"Srikandi hadir sebagai sayap strategis ABPEDNAS untuk menyentuh fondasi sosial yang paling vital. Sinergi antara BPD dan inisiatif perempuan akan menciptakan ekosistem desa yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan," katanya.

Pesan serupa juga disampaikan Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, yang dijadwalkan hadir dalam pelantikan pengurus di Jakarta, Jumat (3/7/2026). Dalam pesannya, Sherly menegaskan bahwa ketahanan keluarga menjadi fondasi pembangunan desa.