Legislator Minta Penataan Jaringan Utilitas Jadi Prioritas di DKI

JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan penataan jaringan utilitas harus menjadi program prioritas untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, tertata, dan modern.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI segera memperkuat koordinasi dengan seluruh operator utilitas guna mempercepat penertiban jaringan kabel udara yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Utilitas harus ditata lebih rapi dan aman,” kata Thamrin di Jakarta, Rabu.

Thamrin juga meminta program pemindahan kabel ke bawah tanah diprioritaskan pada kawasan strategis.

Kawasan tersebut, misalnya, di jalan protokol, kawasan berorientasi transit (TOD), koridor MRT, kawasan wisata dan pusat aktivitas masyarakat.

Menurut dia, pembangunan koridor utilitas bersama akan membuat penempatan jaringan lebih efisien dan tertata serta mendukung pengembangan kota secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Thamrin juga mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang mengelola pemanfaatan ruang bawah tanah serta mengintegrasikan sistem perizinan jaringan utilitas.

Dengan tata kelola yang lebih terintegrasi, proses penataan infrastruktur diyakini akan berjalan lebih cepat dan efektif.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan telah menandatangani peraturan daerah (Perda) tentang penataan kabel di ibu kota.

“Kabel ini sekarang sedang dalam penataan karena Perdanya juga sudah saya tanda tangani. Perda tentang SJOT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu),” kata Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa sebelumnya kabel-kabel belum bisa dimasukkan ke dalam tanah karena belum memiliki payung hukum.

Namun kini dengan adanya Perda tersebut, Pramono berharap persoalan kabel semrawut di ibu kota dapat tertangani dengan baik.

“Dengan Perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik,” ujar Pramono.

Terlebih, sambung Pramono, saat ini sudah ada beberapa perusahaan atau entitas swasta yang akan bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk penanganan kabel-kabel di ibu kota.