Gubernur Maluku Usul Pembangunan Berbasis Gugus Pulau Masuk RUU Daerah Kepulauan

Ambon - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengusulkan pembangunan daerah kepulauan dilakukan dengan pendekatan berbasis gugus pulau sebagai strategi untuk memperkuat konektivitas, pemerataan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan.

"Daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah kontinental. Karena itu, pendekatan kebijakan dan pembangunan juga harus berbeda agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat kepulauan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Ambon, Rabu (1/7).

Hal itu disampaikan Hendrik saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Hendrik yang mewakili aspirasi pemerintah provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan terhadap penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan.

Menurut dia, RUU Daerah Kepulauan telah memuat dasar filosofis mengenai pentingnya perlakuan khusus bagi provinsi kepulauan, namun masih diperlukan penguatan sejumlah norma agar regulasi tersebut mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi daerah kepulauan.

Ia menjelaskan pembangunan berbasis gugus pulau menjadi pendekatan yang relevan bagi Provinsi Maluku karena dapat memperkuat konektivitas laut dan udara, membangun sistem logistik maritim yang lebih efisien, serta memperluas pemerataan pelayanan dasar hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil.

Selain itu, Hendrik juga mengusulkan agar RUU Daerah Kepulauan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut. Menurutnya, pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum sejalan dengan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut dengan jarak antarpulau yang berjauhan.

Di bidang fiskal, Gubernur mengusulkan adanya kepastian mengenai Dana Khusus Kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan. Menurutnya, biaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah daratan karena besarnya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik.

"Yang paling mendasar bukan semata-mata besarnya anggaran, tetapi adanya pengakuan negara terhadap kekhususan daerah kepulauan melalui kebijakan fiskal dan kewenangan yang bersifat khusus," ujarnya.

Hendrik juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan tinggi di bidang kemaritiman, teknologi kelautan, energi terbarukan, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, ia mendorong transformasi menuju ekonomi biru (blue economy) melalui pengembangan sektor kelautan, konservasi wilayah pesisir, pemanfaatan energi laut, serta optimalisasi potensi karbon biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, ia meminta agar perlindungan terhadap masyarakat pulau-pulau kecil tidak hanya difokuskan pada pulau-pulau terluar, tetapi juga mencakup pulau-pulau kecil lainnya yang menghadapi kondisi sosial ekonomi serupa. Pelestarian budaya bahari, pemberdayaan masyarakat adat, serta percepatan transformasi digital di wilayah kepulauan juga diharapkan menjadi bagian dari substansi RUU tersebut.

"Yang paling substansial dan fundamental adalah negara memberikan perlakuan yang berbeda kepada daerah kepulauan. Berikan kami kewenangan yang berbeda dan dukungan anggaran yang berbeda sesuai karakteristik wilayah kepulauan. Kami berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang demi terwujudnya keadilan pembangunan bagi seluruh daerah kepulauan di Indonesia," kata Hendrik.