Situs Bersejarah Pahlawan Nasional Nani Wartabone di Gorontalo Terancam Hilang

GORONTALO – Pembongkaran rumah jawatan bekas Kantor Pos di Kota Gorontalo yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Nani Wartabone mendapat perhatian dari keluarga, pegiat budaya, dan lembaga pelestarian kebudayaan.

Bangunan tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Gorontalo. Menurut keluarga Nani Wartabone, tempat itu merupakan lokasi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Nani Wartabone untuk pertama kalinya di daerah tersebut.

Perwakilan keluarga Nani Wartabone, Iwan Hulukati, di Gorontalo, Sabtu (20/6), mengatakan pembongkaran bangunan dilakukan setelah pihak pemilik lahan memenangkan gugatan terhadap Pemerintah Kota Gorontalo.

Sebelum pembongkaran berlangsung, keluarga telah mengajukan permohonan penundaan melalui surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah, kementerian terkait, dan sejumlah lembaga yang menangani pelestarian budaya.

"Kami sudah menyurat ke wali kota, kementerian, dan pihak terkait agar ditangguhkan dulu dan didiskusikan bersama, tetapi sampai sekarang pembongkaran tetap berjalan," kata Iwan.

Menurut dia, bangunan tersebut merupakan rumah jawatan Kantor Pos yang memiliki nilai sejarah penting bagi Gorontalo. Karena itu, keluarga berharap jejak sejarah yang melekat pada bangunan tersebut tetap dapat dipertahankan.

Iwan menegaskan bahwa keluarga tidak menolak rencana pembangunan hotel di lokasi tersebut. Namun, mereka mengusulkan agar bangunan yang memiliki nilai sejarah itu tetap menjadi bagian dari kawasan yang akan dikembangkan.

"Kami sudah menyampaikan silakan membangun hotel, tetapi situs sejarahnya jangan dibongkar. Bisa dijadikan galeri atau bagian dari kawasan hotel sehingga nilai sejarahnya tetap terjaga," ujarnya.

Keluarga Nani Wartabone saat ini mempertimbangkan langkah lanjutan dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada Ombudsman dan kementerian terkait. Sebelumnya, surat keberatan juga telah dikirimkan kepada pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak yang menangani pelestarian cagar budaya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Mochammad Andri WP, mengaku menyayangkan terjadinya pembongkaran bangunan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah daerah.

Ia mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya pembongkaran setelah menerima laporan dari masyarakat dan segera melakukan peninjauan ke lokasi.

Menurut Andri, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemilik lahan, untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

"Kalau bisa ditangguhkan sementara, kami yakin masih ada ruang untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa menghilangkan identitas sejarah yang ada," katanya.

Andri menjelaskan bahwa bangunan bersejarah dapat dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun, apabila bangunan tersebut telah ditetapkan atau sedang diusulkan sebagai objek cagar budaya, maka aspek perlindungan dan pelestariannya tetap perlu menjadi perhatian.