MPR RI Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Meritokrasi Parpol
Sementara itu, Prof. I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada era reformasi pada dasarnya bertujuan memperkuat negara hukum, demokrasi konstitusional, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki fondasi konstitusional yang cukup memadai. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan berbagai amanat konstitusi dapat diwujudkan secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan negara.

“Kita sudah membangun norma dan kelembagaan yang relatif lengkap. Persoalannya adalah bagaimana norma-norma itu dijalankan secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Palguna menilai salah satu persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya demokratisasi internal partai politik. Padahal, partai politik merupakan pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional dan jabatan-jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik.

“Kalau prinsip meritokrasi dapat dijalankan dengan baik dan partai politik mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat, serta rekrutmen politik secara sehat, maka kualitas demokrasi akan semakin kuat,” kata Palguna.

Kedaulatan Rakyat 
Pakar Ilmu Politik Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan, menyoroti pentingnya memaknai kembali konsep kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi kontemporer. Dalam hal ini, reformasi telah menghasilkan berbagai kemajuan kelembagaan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa semakin kompleksnya hubungan antara institusi politik dan masyarakat.

“Pertanyaannya bukan hanya bagaimana rakyat memilih, tetapi bagaimana rakyat tetap hadir dan didengar setelah pemilu selesai,” ujarnya.

Erawan menilai demokrasi yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara mekanisme representasi politik dan partisipasi publik yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendidikan kewargaan, ruang publik yang sehat, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ia juga memandang bahwa MPR dapat memainkan peran strategis sebagai ruang refleksi kebangsaan yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan negara.

Bahan Rekomendasi 
Berbagai pandangan yang berkembang dalam FGD juga menyoroti isu-isu lain seperti penguatan fungsi pengawasan parlemen, demokratisasi partai politik, efektivitas mekanisme checks and balances , pendidikan politik masyarakat, serta tantangan demokrasi di era digital dan kecerdasan buatan (AI).

Masukan para narasumber dan peserta FGD akan menjadi bahan kajian Badan Pengkajian MPR RI dalam merumuskan rekomendasi strategis terkait penguatan kedaulatan rakyat dan implementasi Demokrasi Pancasila.

Yasonna menegaskan bahwa seluruh pandangan yang berkembang dalam forum akan dirangkum dan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai bagian dari kontribusi akademik dan kelembagaan dalam memperkuat kehidupan demokrasi Indonesia.