Keselamatan Kereta Api Jadi Prioritas, Penutupan Perlintasan Perlu Solusi Konektivitas

Jakarta - Keselamatan perjalanan kereta api harus menjadi prioritas utama dalam sistem transportasi nasional. Karena itu, penutupan perlintasan sebidang dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konektivitas yang memadai, seperti pembangunan flyover, underpass, maupun jalur alternatif agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai penutupan perlintasan sebidang merupakan solusi ideal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, terutama di wilayah padat seperti Jakarta dan Bodetabek yang memiliki tingkat pergerakan kendaraan dan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi.

"Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api)," kata Djoko di Jakarta, Minggu (14/6).

Menurut dia, upaya peningkatan keselamatan harus dilakukan secara terintegrasi dengan penataan akses transportasi bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan mengurangi potensi kecelakaan dapat tercapai tanpa mengorbankan aksesibilitas, konektivitas wilayah, dan kenyamanan pengguna jalan.

Menurut Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), percepatan penutupan perlintasan sebidang yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.

Meski demikian, akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang itu mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi.

Salah satunya adalah perubahan pola lalu lintas akibat penutupan akses yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Jika tidak diimbangi pembangunan jalur tidak sebidang seperti flyover atau underpass, penutupan perlintasan berpotensi menambah kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama.

Selain itu, sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting antarpermukiman, pusat ekonomi, dan layanan publik. Karena itu, penyediaan akses alternatif menjadi faktor penting agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat seperti Jakarta dan sekitarnya yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass. Di sisi lain, kebutuhan anggaran yang besar membuat pembangunan infrastruktur pengganti harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaat keselamatan.

Ia menambahkan akses kendaraan darurat, distribusi logistik, serta penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga," ujarnya.

Target Nasional

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby.