Media Malaysia Sebut Indonesia Gandakan Pesanan Jet Tempur J-10 Tiongkok Menjadi 24 Unit

Ketertarikan Indonesia terhadap J-10CE mencerminkan perhitungan strategis bahwa kemampuan industri dirgantara Tiongkok yang berkembang pesat tidak lagi dapat diabaikan dalam keseimbangan militer Asia Tenggara, terlepas dari berbagai sensitivitas geopolitik yang ada.

Laporan awal pada pertengahan 2025 menyebutkan bahwa pemerintah sempat mempertimbangkan pesawat J-10B bekas milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok sebagai solusi sementara berbiaya lebih rendah untuk menambah jumlah skuadron dengan cepat.

Namun konsep tersebut berkembang secara signifikan setelah Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya paket pengadaan pesawat tempur yang lebih luas dengan nilai dilaporkan melebihi 9 miliar dolar AS. 

Rencana ini langsung menarik perhatian dunia karena Indonesia akan menjadi negara pengguna ekspor kedua setelah Pakistan, sehingga meningkatkan kredibilitas Tiongkok sebagai pemasok pesawat tempur kelas atas di pasar Indo-Pasifik.

Keterbukaan Indonesia terhadap pengadaan produk dirgantara Tiongkok juga menunjukkan bagaimana pembatasan ekspor, keterbatasan transfer teknologi, dan persoalan pembiayaan dari sistem Barat mulai memengaruhi perhitungan pengadaan pertahanan di kawasan.

J-10CE menempati posisi penting dalam portofolio ekspor pertahanan Tiongkok karena menggabungkan radar AESA (Active Electronically Scanned Array), sistem peperangan elektronik modern, dan integrasi rudal canggih dalam paket yang relatif lebih terjangkau.

Minat Indonesia terhadap pesawat ini juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menggantikan armada tempur yang menua sekaligus memperluas cakupan penangkalan di wilayah maritim yang sangat luas dan rentan terhadap tekanan militer maupun pelanggaran wilayah.

Para pengamat regional juga memperhatikan apakah angka 24 pesawat yang dilaporkan hanyalah gelombang awal dari target jangka panjang yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 42 unit dalam beberapa tahap pengadaan.

Model diversifikasi pengadaan Indonesia juga mengurangi kerentanan terhadap sanksi maupun gangguan ekspor karena penggunaan banyak pemasok akan menyulitkan pihak luar untuk menggunakan ketergantungan logistik sebagai alat tekanan politik.

Karena itu, perluasan rencana pembelian ini bukan sekadar akuisisi pesawat tempur, melainkan mencerminkan transisi Indonesia menuju postur pertahanan yang lebih mandiri secara strategis, dengan tujuan memaksimalkan fleksibilitas operasional di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di kawasan.

Catatan: Artikel ini berisi laporan dan analisis media pertahanan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia atau TNI AU yang mengonfirmasi pembelian 24 unit J-10CE maupun rudal PL-15E. Jadi informasi tersebut masih perlu menunggu konfirmasi resmi.