Perpusnas RI Menerapkan Metode Baru dalam Memetakan Kondisi Literasi Masyarakat

Banjarmasin, - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerapkan metode baru yang lebih komprehensif untuk memetakan kondisi literasi masyarakat dengan cara mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hingga ke level seluruh perpustakaan di daerah.

Ketua Tim Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Nasional Perpusnas RI Irhamni mengatakan metode tersebut dirancang untuk memberikan gambaran kondisi riil perpustakaan di daerah dengan melakukan penilaian langsung terhadap setiap jenis perpustakaan, mulai perpustakaan umum, perpustakaan khusus, hingga perpustakaan sekolah.

“Metode yang baru ini lebih komprehensif, di mana kami melakukan pengukuran hingga level individu perpustakaan yang ada di daerah, baik perpustakaan khusus, perpustakaan umum, maupun perpustakaan sekolah,” ujar dia pada kegiatan Workshop Perhitungan IPLM dan TKM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.

Ia menjelaskan pengukuran IPLM dilakukan berdasarkan empat dimensi utama yang terbagi dalam dua kelompok besar, yakni dimensi kepatuhan yang meliputi aspek koleksi dan sumber daya manusia (SDM), serta dimensi kinerja yang mencakup pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sebagai indikator kualitas layanan literasi.

Dia mencontohkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, nilai IPLM di Kalsel berada pada angka 25,16 dengan dimensi kepatuhan sebesar 0,280 dan dimensi kinerja sebesar 0,246.

“Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dikorelasikan dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) untuk melihat perkembangan budaya literasi masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pengukuran sementara di Kalsel menggunakan metode baru tersebut, Irhamni mengatakan perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah setempat telah menunjukkan capaian baik dengan skor 85 dari skala 100.

Namun, dia menyoroti perpustakaan sekolah di Kalsel masih memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut karena baru memperoleh skor 23.

“Level perpustakaan sekolah di Kalsel berada di skor 23 dari skala 100. Artinya, masih diperlukan banyak pembenahan di tingkat perpustakaan sekolah, dimana kewenangan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sekolah merupakan di bawah kewenangan dinas pendidikan,” ujarnya.

Irhamni berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Perpusnas RI, dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat pengembangan perpustakaan, khususnya di lingkungan sekolah, sehingga nilai IPLM dan TKM di daerah terus meningkat serta budaya literasi dan minat baca masyarakat semakin kuat.