Tak Boleh Sekadar Kota Global, Nabilah: Jakarta Harus Ramah Warga Lansia

JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat komitmen menjadi kota ramah orang tua menuntut implementasi yang lebih konkret dari sekadar narasi kebijakan.

Di tengah dinamika urban sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta menghadapi tantangan serius berupa tekanan mobilitas tinggi, keterbatasan ruang publik inklusif, serta kesenjangan akses layanan bagi kelompok lanjut usia.

Karena itu, pendekatan kebijakan perlu bergeser dari simbolik menuju struktural, dengan memperkuat layanan kesehatan geriatrik, memperluas ruang publik yang aksesibel, serta memastikan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi lansia.

Integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci agar prinsip age-friendly city benar-benar terwujud dalam perencanaan kota.

Ketua DPW Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) PKS DKI Jakarta Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsy menyatakan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat dinamika masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh warganya merasakan keadilan dalam pembangunan, termasuk para orang tua dan lanjut usia.

“Pemerintah kota perlu memperkuat komitmen agar Jakarta menjadi kota yang benar-benar ramah orang tua, bukan hanya dalam slogan, tetapi nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Nabilah dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional 2026 di Jakarta, Jumat (29/5).

Warga lanjut usia merupakan kelompok yang kerap menghadapi tantangan struktural, mulai dari akses terhadap bantuan sosial, fasilitas publik yang kurang mendukung mobilitas, hingga minimnya ruang untuk tetap berkarya.

Karena itu, pembangunan Jakarta tidak boleh menempatkan lansia sebagai beban, melainkan sebagai bagian integral yang tetap bisa berdaya.

Salah satu isu penting dalam penguatan kota ramah orang tua adalah pemerataan manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Masih banyak warga yang seharusnya memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan akses bantuan tersebut.

Pemerataan ini penting bukan hanya karena KLJ menjadi penyokong kesejahteraan, tetapi juga bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi hidup para lansia.

Program KLJ harus dipastikan berjalan tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses—tanpa prosedur yang mempersulit atau membuat lansia merasa tersisih dari hak-hak kesejahteraan yang sebenarnya menjadi milik mereka.

Selain bantuan sosial, Jakarta memerlukan infrastruktur yang aman dan aksesibel. Jalan raya, trotoar, halte transportasi umum, ruang publik, taman kota, fasilitas olahraga, hingga bangunan layanan masyarakat harus dirancang dengan perspektif lansia: ramah, aman, dan mudah digunakan.

Kota ramah orang tua berarti kota yang memahami kerentanan mereka dan memberikan sistem perlindungan melalui desain tata ruang yang bijaksana.

Bagian penting lainnya, yang menjadi sorotan Nabilah adalah menciptakan ruang agar para lansia tetap berdaya dan produktif. “Jakarta harus memberi ruang bagi lansia untuk tetap berkontribusi melalui program komunitas, pelatihan keterampilan ringan, ruang usaha kecil, kegiatan sosial-keagamaan, hingga aktivitas rekreasional yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental,” jelasnya.