Mengulik 'Blackout' Sumatra, Pengamat Serukan Hal Ini

JAKARTA – Pemadaman listrik secara massal di Sumatera beberapa waktu lalu menjadi sorotan sejumlah pihak dan mencerminkan adanya persoalan serius berkenaan dengan suplai kelistrikan di Tanah Air.

Karenanya, pemerintah diminta untuk segera mencari akar permasalahan kelistrikan nasional dan secepatnya menyelesaikannya agar blackout di Sumatera tak terjadi lagi.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai "blackout" di Sumatra menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut.

Menurut dia, jaringan interkoneksi Sumatra yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Ia mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatra, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

Pembangunan transmisi, lanjutnya, tidak hanya persoalan teknis, namun ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi.

Agus menambahkan, semakin luas sistem interkoneksi Sumatra, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan jalur penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting.

Padahal, menurut dia keterlambatan pembangunan transmisi membuat risiko gangguan sistem semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Sumatra.

Ia menambahkan, dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis, penyelesaian aspek sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik agraria maupun persoalan berkepanjangan di kemudian hari.

Oleh karena itu, ia menegaskan dukungan masyarakat dalam proses pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan pasokan listrik yang dibutuhkan publik dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan koordinasi dan percepatan proses perizinan lintas wilayah agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih efektif.

“Karena jalurnya melewati banyak wilayah, pembangunan transmisi memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat,” ujarnya.