Target PLTS 100 GW: Transisi Energi Dipacu, Regulasi Jangan Jalan di Tempat

Tanpa roadmap yang rinci dan program yang realistis, percepatan PLTS berisiko menghadapi hambatan implementasi, mulai dari keterbatasan lahan hingga kesiapan sistem transmisi menyerap pasokan energi dalam jumlah besar.

JAKARTA – Target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW)dalam tiga tahun mencerminkan dorongan agresif mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jika terealisasi, kapasitas tersebut berpotensi mengubah peta energi Indonesia sekaligus menarik investasi besar di sektor energi baru terbarukan.

Namun, tantangan utamanya bukan hanya pada pembangunan kapasitas pembangkit, melainkan kesiapan ekosistem pendukungnya. Infrastruktur jaringan listrik, kemampuan industri panel surya domestik, skema pendanaan, hingga kepastian regulasi menjadi faktor krusial agar target tidak berhenti sebagai agenda politik semata.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menilai target Presiden Prabowo Subianto membangun PLTS 100 GW dalam tiga tahun merupakan visi besar yang positif bagi percepatan transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik berbasis energi bersih. Menurutnya, strategi menggabungkan pembangunan energi surya dengan ekosistem kendaraan listrik menjadi langkah logis karena dapat mengurangi ketergantungan pengisian daya EV pada listrik berbasis batu bara.

“Dengan membangun PLTS skala raksasa, kendaraan listrik nantinya benar-benar mengonsumsi energi bersih,” ujar Surya, Minggu (24/5).

Meski demikian, Surya menilai target tersebut sangat ambisius dan menghadapi tantangan besar dari sisi teknis, regulasi, hingga pendanaan. Dia menekankan perlunya kesiapan jaringan listrik PLN, pembangunan sistem penyimpanan energi baterai skala besar, modernisasi transmisi, serta keterlibatan aktif sektor swasta agar target bisa dicapai secara realistis.

Dia juga mengingatkan tambahan 100 GW PLTS dalam tiga tahun hampir setara dengan membangun ulang seluruh kapasitas sistem kelistrikan nasional saat ini. Karena itu, pemerintah diminta segera menyusun blueprint yang terukur, menyederhanakan regulasi, dan mempercepat modernisasi jaringan listrik agar visi transisi energi tidak berhenti sebagai slogan politik semata.

"Fokusnya bukan hanya pada angka 100 GW, melainkan pada regulasi yang mengizinkan penggunaan energi surya secara masif dan seberapa cepat PLN bisa memodernisasi jaringan listriknya untuk menampung energi bersih tersebut," tegas Surya Darma.

Sinergi Program

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun PLTS hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Pembangunan PLTS itu akan dipadukan dengan program konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

“Visi tersebut menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pengajar Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Denpasar, I Nengah Muliarta menilai target pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap percepatan transisi energi dan integrasi kendaraan listrik. Namun, menurutnya, visi besar tersebut menghadapi tantangan teknis dan kesiapan ekosistem yang sangat kompleks.

Muliarta menyoroti kapasitas industri nasional yang belum siap untuk memasang sekitar 33 GW PLTS per tahun, sementara total kapasitas pembangkit nasional saat ini baru sekitar 90 GW yang dibangun selama puluhan tahun. Dia juga mengingatkan risiko ketergantungan impor panel surya dan teknologi dari luar negeri jika industri komponen lokal tidak diperkuat.

“Tanpa penguatan industri komponen lokal, target ini berpotensi memindahkan ketergantungan energi nasional dari fluktuasi komoditas fosil ke ketergantungan teknologi pada negara lain,” ujar Muliarta.