Pemerintah Kota Sorong Tingkatkan Kompetensi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata

SORONG – Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, mengasah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat melalui pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan destinasi wisata yang diikuti 45 peserta.

Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, di Sorong, Senin (29/6), mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai pintu gerbang menuju Tanah Papua dan kawasan wisata di Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki potensi wisata alam, budaya, sejarah, hingga bahari yang sangat besar," katanya.

Menurut dia, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, serta memiliki kemampuan mengelola destinasi wisata secara profesional dan berkelanjutan.

Karena itu, Pemerintah Kota Sorong terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), agar menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor pariwisata.

​​​​​​Anshar menjelaskan pemberdayaan masyarakat OAP di sektor pariwisata tidak hanya sebatas memberikan pelatihan dan pengetahuan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat rasa memiliki terhadap potensi wisata di daerah.

Ia berharap melalui penguatan tersebut peserta memperoleh pemahaman mengenai tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan, pelestarian budaya dan kearifan lokal, pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis pariwisata, serta pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata.

"Pariwisata yang maju adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya sebagai penonton," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Atiqi Helmi, mengatakan pada 2026 pihaknya memfokuskan anggaran yang terbatas untuk program penguatan SDM pariwisata dan pembangunan sejumlah gazebo di kawasan wisata.

Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran membuat alokasi dana sektor pariwisata berkurang sehingga pemerintah memaksimalkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua.

"Tahun ini anggaran memang terbatas, tetapi kami terus melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat agar destinasi wisata dapat dikelola secara mandiri," katanya.

Ia mengatakan Dinas Pariwisata juga tengah mengevaluasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) yang masa berlakunya berakhir pada 2025 sebagai dasar penyusunan arah pengembangan sektor pariwisata ke depan.Selain itu, pemerintah sedang mendata sejumlah kawasan pesisir yang berpotensi menjadi destinasi wisata baru, termasuk kawasan mangrove dan Bukit Cinta yang direncanakan untuk dikembangkan kembali.

Menurut Zikri, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas agar pengelolaan destinasi wisata semakin profesional sehingga mampu memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan.

"Kami ingin wisatawan tidak hanya datang sekali karena destinasi sedang viral, tetapi kembali lagi karena pengelolaannya baik, pelayanannya berkualitas, dan masyarakatnya siap menerima wisatawan," ujarnya.