NATO Masih Alot, Jerman Cari Jalur Cepat Masukkan Ukraina ke Uni Eropa

JAKARTA - Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan agar Uni Eropa mempertimbangkan pemberian status "keanggotaan asosiasi" kepada Ukraina di tengah upaya menghidupkan kembali perundingan damai dengan Russia. Usulan tersebut tertuang dalam surat kepada para pejabat tinggi Uni Eropa yang diperoleh Associated Press pada Kamis.

Langkah itu muncul ketika Uni Eropa mulai mempertimbangkan kemungkinan membuka jalur negosiasi sendiri dengan Presiden Russia Vladimir Putin. Situasi tersebut terjadi setelah pembicaraan damai yang dimediasi Amerika Serikat mengalami perlambatan di tengah meningkatnya perhatian Washington terhadap konflik Iran.

Dalam proposalnya, Merz mengusulkan Ukraina dapat mengikuti berbagai pertemuan Uni Eropa meski tanpa hak suara. Selain itu, Ukraina juga diusulkan memperoleh status anggota asosiasi tanpa hak suara di Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.

Merz menegaskan status tersebut bukan bentuk keanggotaan ringan. Menurutnya, skema itu bahkan jauh melampaui Perjanjian Asosiasi yang selama ini menjadi dasar hubungan Uni Eropa dan Ukraina.

Ia juga mengusulkan mekanisme pengembalian otomatis apabila Ukraina mengalami kemunduran dalam standar demokrasi. Langkah itu disebut sebagai bentuk pengawasan agar reformasi tetap berjalan sesuai prinsip Uni Eropa.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya telah menegaskan pembicaraan resmi mengenai keanggotaan Ukraina harus segera dimulai tanpa penundaan. Merz dalam suratnya turut mendukung percepatan proses tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut positif sinyal kemajuan negosiasi aksesi Uni Eropa. Dalam pidatonya pada Rabu, Zelenskyy mengatakan perkembangan tersebut sangat penting bagi Ukraina.

"Ukraina telah memenuhi semua yang diperlukan untuk kemajuan ini," ujar Zelenskyy.

Dalam proses aksesi Uni Eropa, negara kandidat wajib menyelaraskan hukum nasional mereka dengan 35 bidang kebijakan Uni Eropa. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan persetujuan bulat dari 27 negara anggota untuk membuka maupun menutup setiap bab negosiasi.

Selama ini Hongaria menjadi salah satu negara yang menghambat pembukaan negosiasi resmi Ukraina. Namun perubahan pemerintahan di Budapest bulan ini dinilai dapat membuka peluang perubahan sikap terhadap proses aksesi Kyiv.

Meski demikian, usulan Merz diperkirakan memicu perdebatan di internal Uni Eropa. Sejumlah pejabat Eropa menilai keanggotaan Uni Eropa harus tetap berbasis pencapaian dan hanya diberikan setelah seluruh syarat dipenuhi sepenuhnya.

Merz juga mengusulkan pendekatan serupa diterapkan bagi negara-negara lain yang masih menunggu proses keanggotaan, terutama kawasan Balkan Barat. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan membahas isu tersebut dalam konferensi tingkat tinggi bulan depan.

Terkait perang Russia-Ukraina, Merz menilai proposal tersebut dapat membantu mendorong perundingan damai yang lebih luas. Menurutnya, stabilitas Ukraina memiliki dampak langsung terhadap keamanan Eropa secara keseluruhan.

"Ini penting tidak hanya untuk keamanan Ukraina tetapi juga untuk keamanan seluruh benua," tulis Merz dalam suratnya.

Bagi Ukraina, keanggotaan Uni Eropa dipandang sebagai salah satu bentuk jaminan keamanan jangka panjang setelah perang berakhir. Sementara itu, keanggotaan NATO yang selama ini diinginkan Kyiv masih menghadapi penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.