Penanganan Banjir dan Sampah Jadi Fokus Sinergi Pemprov Banten dan DKI Jakarta
📅 Rabu, 20 Mei 2026, 22:40 WIB | Oleh: Yebdi Trismar
Doc: Antara Foto
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DKI Jakarta memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan banjir serta pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi Tangerang Raya dan Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, saat menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Rabu. Kunjungan kerja yang turut didampingi oleh Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, dan Wali Kota Tangerang, Sachrudin, tersebut menekankan bahwa persoalan banjir yang kerap melanda Tangerang Raya tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi Banten.
"Banten dan DKI Jakarta itu sejatinya saling membutuhkan. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus kita perkuat," ujar Andra Soni dalam keterangannya di Serang, Rabu.
Andra menjelaskan bahwa telah sepakat untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan lintas batas. Salah satu strategi utama penanganan banjir yang disepakati adalah pembangunan sejumlah tandon bersama untuk menampung debit air hujan.
"Keberadaan infrastruktur pengendali banjir tersebut akan memberikan nilai tambah. Melalui tandon-tandon itu, air bakunya nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.
Terkait isu pengelolaan sampah, wilayah Tangerang Raya berkomitmen untuk melakukan pengelolaan mandiri menjadi energi listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagaimana arahan pemerintah pusat.
Sementara itu, sampah organik akan diolah menjadi produk bernilai ekonomis dengan melibatkan masyarakat setempat secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa pertemuan lintas provinsi itu juga membahas optimalisasi aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Lahan strategis tersebut rencananya akan dialokasikan untuk kawasan permukiman, pertanian, dan tandon pengendali banjir.
"Sebab, dari total lahan yang ada, baru 1,4 hektare yang digunakan untuk Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sisanya akan dimanfaatkan sesuai peruntukan, yakni 38 hektare untuk pertanian dan tandon, serta 47 hektare untuk permukiman," pungkas Maesyal.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!