Rupiah Melemah, Ancaman Inflasi Mulai Membayangi

Stabilitas Keuangan - Rupiah Sepanjang 2026 Melemah 4,20% atau di Atas 2025 sebesar 3,96%

Tanpa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat, tekanan nilai tukar berisiko memicu inflasi lebih luas dan memperbesar ketidakpastian ekonomi di tengah dinamika global yang masih fluktuatif.

JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah mulai menimbul­kan tekanan terhadap harga barang dan biaya produksi, terutama pada sektor yang me­miliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku, energi, maupun barang modal. Meski dampaknya belum ter­lihat signifikan dalam data in­flasi saat ini, tekanan tersebut berpotensi muncul secara ber­tahap melalui kenaikan bia­ya distribusi dan penyesuaian harga di tingkat konsumen. 

Situasi ini perlu diwaspadai karena pelemahan kurs yang berkepanjangan dapat mengu­rangi daya beli masyarakat dan menekan aktivitas konsumsi domestik yang selama ini men­jadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting agar stabilitas ekonomi tetap ter­jaga. Kebijakan moneter diper­lukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi pa­sar, sementara kebijakan fiskal berperan menjaga daya beli masyarakat melalui pengenda­lian harga pangan, subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan sektor produksi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat pele­mahan rupiah sudah mulai memberikan tekanan harga, meski belum signifikan dan terlihat di angka inflasi. “Mes­kipun, inflasi saat ini masih re­latif rendah, tekanan di lapang­an mulai terasa, terutama dari kenaikan biaya impor, energi, dan distribusi,” kata Yusuf se­perti dikutip dari Antara, Rabu (13/5).

Yusuf menilai pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa karena struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor pangan, BBM, ba­han baku industri, dan barang modal. Dampaknya memang tidak langsung terlihat pada in­flasi, tetapi akan muncul berta­hap jika nilai tukar terus mele­mah dalam waktu lama.

“Tekanan terbesar diper­kirakan berasal dari kenaik­an harga pangan impor, bia­ya energi dan transportasi, serta meningkatnya ongkos produksi industri yang masih memakai bahan baku impor,” ujarnya.

Menurut dia, intervensi Bank Indonesia (BI) penting untuk menjaga stabilitas ru­piah dan mencegah kepanikan pasar, namun tidak bisa dilaku­kan sendirian tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi ke­bijakan fiskal dan moneter, ter­masuk memperkuat pasokan devisa, menjaga disiplin fiskal, mengurangi ketergantungan impor energi dan pangan, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi per­dagangan internasional agar tekanan terhadap dollar AS da­pat berkurang.

Persoalan Struktural

Seperti diketahui, kurs ru­piah terhadap dollar AS sepan­jang tahun ini melemah 705 poin atau sekitar 4,20 persen. Nilai tukar rupiah pada pe­nutupan perdagangan, Jumat (13/5), berada di level 17.476 rupiah per dolar AS, jauh di atas catatan pada akhir 2025 di level 16.771 rupiah per dol­lar AS.

Bahkan, pelemahan rupiah saat ini melampaui catatan koreksi selama setahun penuh pada 2025 sebesar 639 poin atau 3,96 persen. Selain itu, kurs rupiah saat ini melampaui target da­lam APBN 2026 sebesar 16.500 rupiah per dollar AS. 

Pengamat Kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi menilai pelemahan rupiah saat ini ti­dak sekadar dipengaruhi senti­men pasar jangka pendek, te­tapi mencerminkan persoalan struktural dalam perekono­mian nasional. Ketergantun­gan terhadap arus modal asing dan impor bahan baku mem­buat ekonomi Indonesia ren­tan terhadap gejolak global, terutama ketika dolar AS me­nguat dan biaya impor meningkat.

“Kondisi ini juga me­micu risiko imported in­flation yang dapat mem­beri tekanan pada harga barang di dalam negeri,” katanya kepada Koran Jakarta, Kamis (14/5).