Perkuat Energi Hijau untuk Tarik Investasi Global

Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menilai program pengembangan energi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) menjadi magnet kuat bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Ini sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang punya dampak positif terhadap kehidupan dan environment ke depannya,” kata Rosan sebagaimana diberitakan Antara, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Ia menambahkan, berbagai program energi bersih yang dijalankan pemerintah selaras dengan minat investor global.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite investasi mereka, sehingga (minat investasi terkait energi bersih di Indonesia) semakin meningkat,” ujarnya.

Rosan menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat target Net Zero Emission (NZE) dari 2060 menjadi 2050. Upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke tenaga surya (PLTS), serta pengembangan energi panas bumi (geothermal) yang menarik minat investor, termasuk dari Jepang.

“Hal-hal seperti ini, selain stabilitas pemerintah, juga program-program prioritas pemerintah juga sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.

Ia berharap peningkatan investasi di sektor energi hijau juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah, kata dia, terbuka memberikan insentif bagi proyek yang mampu menciptakan lapangan kerja.

“Kalau investasi di bidang renewable, penyerapan tenaga kerja tinggi, kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita, insentif itu diberikan tidak semata-mata nilai investasi yang besar, tapi yang kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan.

Sementara itu, PT PLN (Persero) menekankan pentingnya prinsip keadilan (fairness) dalam menciptakan iklim investasi EBT yang sehat. Direktur Manajemen Risiko PLN Adi Lumakso menyebut, proyek EBT membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan swasta.

“PLN juga akan menciptakan iklim investasi yang menarik, artinya ada fairness disini. Ada fairness itu, ya, memang ini ada porsinya masing-masing, kemudian dipastikan para pihak yang terkait itu juga akan menjalankan return yang memadai, supaya dapat investasi,“ kata Adi.

Ia menambahkan, transisi energi memerlukan investasi besar, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan listrik antarpulau.

“Memang program (pengembangan EBT) ini besar sekali, karena memang mengubah (transisi energi) ini, diperlukan investasi yang luar biasa. Itu emang besar sekali, terkait sama kapasitas yang dibangun juga besar, apalagi negara kita negara kepulauan,” ujarnya.

Adi memastikan PLN tidak berjalan sendiri dalam pengembangan EBT, melainkan menggandeng pemerintah dan mitra strategis.

“PLN tidak akan sendiri. PLN masih menggandeng pemerintah (terkait) regulasi, kemudian juga dari swasta untuk sama-sama, dan juga para mitra strategis di instansi pemerintah dan juga swasta agar bisa kolaborasi, sinergi untuk memastikan ini bisa jadi bagus,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat komitmen transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW, di mana 76 persen berasal dari energi terbarukan.