Demi Keselamatan, KAI Bandung Tutup 38 Perlintasan Ilegal

BANDUNG – Penutupan perlintasan sebidang ilegal menjadi langkah penting untuk menekan risiko kecelakaan antara kendaraan dan kereta api yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

Banyak perlintasan liar dibuka tanpa standar keselamatan memadai, mulai dari tidak adanya palang pintu, rambu, hingga petugas penjaga.

Kondisi ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mengganggu kelancaran operasional kereta api.

Karena itu, penertiban perlintasan ilegal mencerminkan upaya pemerintah dan operator transportasi dalam meningkatkan disiplin keselamatan serta menata akses transportasi yang lebih aman dan tertib.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengambil langkah tegas dengan menutup 38 perlintasan sebidang ilegal sejak 2025 hingga April 2026 demi menjamin keselamatan masyarakat termasuk perjalanan kereta api.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo di Bandung, Jabar, Kamis (14/5), mengungkapkan sepanjang 2025, pihaknya telah menutup 29 titik perlintasan tidak terjaga.

Sementara, hingga April 2026, sebanyak sembilan perlintasan resmi ditutup.

"KAI Daop 2 Bandung secara konsisten melakukan penutupan perlintasan sebidang tidak terjaga demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan," ujarnya.

Kuswardojo memberikan peringatan keras kepada oknum warga yang mencoba membuka kembali perlintasan yang sudah ditutup atau membuat jalur baru secara ilegal.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran hukum yang membahayakan nyawa banyak orang.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka perlintasan sebidang baru tanpa izin resmi. Selain itu, perlintasan yang telah ditutup tidak boleh dibuka kembali. Hal ini sangat berbahaya dan melanggar hukum yang berlaku," ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, wilayah Daop 2 Bandung masih memiliki 342 perlintasan sebidang.

Namun, hanya 115 titik yang dilengkapi palang pintu resmi, sisanya sebanyak 227 perlintasan tidak terjaga secara resmi, meski sebagian dijaga secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Langkah sterilisasi jalur yang telah dilakukan secara masif di sembilan wilayah kabupaten di Jawa Barat, meliputi Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Karawang, hingga Sukabumi.

Penutupan ini dilakukan setelah melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta koordinasi ketat dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan.