BPH Migas Gandeng UGM Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5), mengatakan generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi, yang digunakan masyarakat.

"Kami menyampaikan peran dan fungsi BPH Migas serta urgensi tata kelola regulasi penyaluran BBM, baik itu BBM subsidi dan kompensasi, maupun jenis bahan bakar umum yang dikonsumsi masyarakat," terangnya dalam kuliah umum di Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Rabu (13/5).

Menurut Wahyudi, civitas academica dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi.

Penggunaan energi secara bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.

Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah.

Tujuannya, agar distribusi BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas.

"Ini penting, UGM juga melakukan monitoring (pemantauan) terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran maupun tepat manfaat kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut istimewa di mana UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam penyediaan dan distribusi BBM, serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Wahyudi mencontohkan tantangan pendistribusian BBM di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia seperti Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pengiriman BBM menuju wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia, itu dilakukan menggunakan pesawat Air Tractor dari Bandara Juwata maksimal tiga kali sehari.

Sementara, perjalanan jalur darat harus menembus rute 2-3 hari menuju pedalaman yang berjarak 30-40 km karena harus melalui medan berat, ekstrem dan berisiko tinggi.

"Penyediaan BBM hingga wilayah 3T merupakan tugas negara. Dengan risiko yang sangat tinggi untuk dapat mengirimkan BBM bagi masyarakat yang benar-benar sulit terjangkau," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.