Perpusnas Gandeng Kementerian Kebudayaan, Sinergi di 4 Bidang untuk Majukan Warisan Budaya

JAKARTA - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersinergi dengan Kementerian Kebudayaan dalam pemajuan warisan budaya. Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada Selasa (29/9).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kemitraan strategis untuk pemajuan kebudayaan sekaligus menjadi landasan bagi kedua lembaga sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengatakan Perpusnas saat ini memiliki lebih dari 10 juta koleksi dan telah melakukan berbagai upaya inventarisasi, preservasi, konservasi, hingga digitalisasi.

Menurutnya, upaya tersebut perlu diikuti dengan pemanfaatan koleksi, khususnya naskah Nusantara, agar pengetahuan di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

"Oleh karena itu, inisiatif kerja sama yang dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan merupakan langkah nyata untuk bersama-sama memanfaatkan warisan budaya dari masa lalu sehingga bisa dipahami, dimengerti dan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat," jelas Aminudin di Jakarta, Senin (29/9).

Aminudin menjelaskan, ruang lingkup sinergi diarahkan pada empat hal. Pertama, sinkronisasi program agar kegiatan kedua lembaga saling mendukung dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Kedua, peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan naskah Nusantara, serta karya cetak dan karya rekam yang merupakan warisan yang tidak ternilai.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembelajaran serta berbagai macam keahlian. Keempat, pemanfaatan dan pertukaran data maupun informasi untuk mendukung pelaksanaan program bersama.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan dan menghasilkan capaian nyata, dengan langkah awal memilih kegiatan prioritas yang paling siap dilaksanakan.

"Program penguatan perlu kita tingkatkan bersama. Perpustakaan Nasional siap berkoordinasi dan bekerja bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan untuk menindaklanjuti kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang tersedia," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan Nota Kesepahaman semata. Menurutnya, nota kesepahaman diperlukan sebagai payung kerja sama sekaligus menjadi referensi bagi kedua institusi, termasuk ketika terjadi pergantian pejabat di kemudian hari.

"Dengan kekayaan budaya kita yang mega diversity, sebenarnya sudah ada amanat di dalam konstitusi. Di lapangan, di masyarakat, di benak pikiran, termasuk para pengambil kebijakan, harus kita masukkan bahwa pemajuan kebudayaan ini adalah satu mandat konstitusi," ujarnya.

Fadli menjelaskan, kebudayaan diharapkan dapat menjadi fondasi strategis bangsa, menjadi ekosistem yang hidup, sekaligus menjadi sumber jati diri, kekuatan pemersatu bangsa, kekuatan ekonomi melalui ekonomi budaya, serta sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat pengaruh dan daya tawar Indonesia di tingkat global.

Kedua pihak sepakat bahwa kebudayaan dan perpustakaan memiliki hubungan yang erat. Melalui perpustakaan, kekayaan budaya tersebut dapat terus dipelajari dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya, karena pelestarian warisan budaya perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas akses dan pemanfaatannya.