Pemkab Murung Raya Bentuk Tim Khusus Awasi Distribusi BBM di Tengah Kelangkaan

Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas untuk mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini sulit didapatkan di tingkat pengecer di wilayah setempat.

“Tim khusus ini melibatkan dinas terkait, unsur Forkopimda, serta aparat keamanan,” kata Bupati Murung Raya Heriyus di Puruk Cahu, Minggu (10/5).

Menurut Heriyus, pemkab tidak ingin masyarakat terus terbebani akibat kelangkaan maupun lonjakan harga BBM di tingkat pengecer yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Kita ingin persoalan ini segera ditangani bersama. Pemkab Murung Raya bersama seluruh pihak terkait harus bergerak cepat mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM,” tegas dia.

Heriyus juga meminta seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun kecamatan untuk terus melakukan pemantauan di lapangan. Selain itu, memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman serta tidak adanya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM.

”Kita sama-sama mendengar tadi alasan dari pihak SPBU yang beberapa hari terakhir mengalami kendala karena terlambat distribusi akibat adanya gangguan teknis pada armada pengangkut BBM di perjalanan. Untuk saat ini katanya telah kembali normal dan penyaluran ke SPBU sudah berjalan sebagaimana mestinya,”  jelas Heriyus.

Heriyus juga meminta agar tim khusus yang dibentuk ini melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran. Situasi ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menaikkan harga secara sepihak sehingga memberatkan masyarakat.

Selain itu Heriyus juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying dan serta tetap mengikuti aturan dan l ketentuan yang berlaku dalam pembelian BBM.

”Saya juga meminta para pelaku usaha maupun masyarakat yang melakukan aktivitas penjualan BBM tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan penimbunan, serta bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi BBM demi kepentingan masyarakat luas," demikian Heriyus.