Wamendagri Tegaskan Tata Kelola Daerah Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penguatan aspek implementasi, tata kelola, dan eksekusi kebijakan di daerah kini telah menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan iklim.

Ia mengatakan tantangan untuk menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan inklusif bukan lagi terletak pada aspek regulasi maupun komitmen kebijakan.

“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita (dan) pemerintah daerah itu kuncinya," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5).

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Jakarta.

Bima menjelaskan, Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun demikian, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan secara efektif hingga level implementasi di daerah.

Ia mengatakan, meskipun berbagai indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan antara capaian data dan kondisi di lapangan.

Persoalan utama terletak pada lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum kuatnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata.

Menurutnya, perspektif tersebut harus menjadi bagian dari cara pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara.

“Ini adalah (soal) siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” kata Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta pembangunan yang inklusif.

Menurutnya, sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis komunitas, hingga penguatan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak.

Bima mencontohkan Yogyakarta yang dinilainya memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada level perangkat daerah.