Tak Beres, Izin Distribusi Pupuk di NTB Dicabut

JAKARTA – Usai mendapat laporan mahasiswa adanya ketidakberesan dalam distribusi pupuk di NTB, maka Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi. Selanjutnya akan diselidiki dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia.

"Dicabut (izinnya) tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (pencabutan izinnya melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Mentan menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam diskusi bersama BEM seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan para mahasiswa.

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ucap Mentan.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa.