Terkait Isu Vape dan Narkotika, APVI Sampaikan Surat Terbuka Meminta Pembuktian kepada BNN

JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai respons atas perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat BNN kepada publik terkait temuan produk vape yang dikaitkan dengan kandungan narkotika.

Ketua Umum APVI, Budiyanto, dalam pernyataan terbukanya menyoroti adanya inkonsistensi informasi yang beredar di ruang publik. Dalam beberapa kesempatan disebutkan bahwa temuan tersebut tidak berasal dari toko vape dan tidak memiliki pita cukai1. Namun pada kesempatan lain, disampaikan bahwa terdapat produk yang mengandung narkotika dan memiliki pita cukai2.
.
“Perbedaan pernyataan ini bukan hal yang sederhana. Ini menyangkut persepsi publik, arah kebijakan serta keberlangsungan industri legal yang selama ini beroperasi sesuai ketentuan hukum di Indonesia,” ujar Budiyanto dalam keterangan tertulisnya pada Senin (27/4). 

APVI menegaskan bahwa sebelumnya telah menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada BNN, namun hingga saat ini belum memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi secara terbuka.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi publik, APVI melalui  Ketua Umumnya menyampaikan tantangan terbuka kepada BNN untuk  membuktikan secara langsung dihadapan publik dan media terkait temuan yang dimaksud. Dalam surat terbuka tersebut, Budiyanto meminta agar BNN dapat menunjukkan secara transparan :

01. Barang bukti atau sampel produk vape yang dimaksud.
02. Asal-usul produk, termasuk apakah berasal dari jalur distribusi legal atau ilegal.
03. Status keaslian pita cukai yang melekat pada produk tersebut.
04. Serta kondisi produk, apakah merupakan produk asli atau telah mengalami modifikasi atau penyalahgunaan.

APVI menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi forum terbuka tersebut dengan menghadirkan media serta pihak-pihak terkait guna memastikan proses berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jika memang terdapat produk vape bercukai yang mengandung narkotika, maka hal tersebut harus dibuktikan secara terbuka. Namun jika tidak, maka penting bagi publik untuk mendapatkan klarifikasi yang jelas agar tidak terjadi generalisasi yang merugikan industri legal,” tegas Budiyanto. APVI menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika dalam bentuk apa pun. 

Namun demikian, APVI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang sah tidak dirugikan oleh informasi yang tidak terverifikasi atau disampaikan secara tidak utuh. Industri vape di Indonesia merupakan bagian dari ekosistem usaha yang legal, tunduk pada regulasi serta memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme cukai dan pajak. 

Oleh karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara produk legal dan potensi penyalahgunaan yang terjadi diluar sistem distribusi resmi.

APVI berharap langkah ini dapat mendorong keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan didasarkan pada data yang akurat, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.