Proyek Jumbo! Reaktivasi dan Pembangunan 14.000 Km Jalur KA Digeber

JAKARTA – Pembangunan jalur kereta api merupakan investasi strategis yang tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong efisiensi logistik dan mobilitas masyarakat.

Dengan kapasitas angkut yang besar dan biaya per unit yang relatif lebih rendah dibanding moda jalan, kereta api berpotensi menekan biaya distribusi barang serta mengurangi ketergantungan pada transportasi berbasis darat yang rentan kemacetan.

Secara ekonomi, kehadiran jalur baru dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang lintasan, membuka akses ke kawasan yang sebelumnya terisolasi, serta meningkatkan nilai tambah wilayah.

Namun, proyek ini juga menuntut perencanaan matang, terutama terkait pembebasan lahan, keberlanjutan pendanaan, dan integrasi dengan moda transportasi lain agar manfaatnya optimal.

Di sisi lain, pembangunan jalur kereta api juga memiliki dimensi lingkungan yang positif karena mampu menekan emisi dibandingkan transportasi berbasis bahan bakar fosil.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan jika dikelola secara tepat dan terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata AHY dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu (22/4).

AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ujarnya.

Dia menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.