Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemprov Bengkulu Tegaskan Seluruh OPD Wajib Bebas Pungli dan Gratifikasi demi Pelayanan Publik Bersih

📅 Rabu, 22 Apr 2026, 16:22 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemprov Bengkulu Tegaskan Seluruh OPD Wajib Bebas Pungli dan Gratifikasi demi Pelayanan Publik Bersih Doc: Antara
Ket. Kegiatan penandatanganan perjanjian komitmen anti pungli, suap dan gratifikasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Rabu. (22/4).

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bebas dari tindakan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam setiap pelayanan publik.

"Tidak ada pungli dalam setiap pelayanan di OPD masing-masing dan tidak ada gratifikasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Bengkulu, Rabu (22/4).

Penegasan tersebut disampaikan Herwan saat penandatanganan surat pernyataan komitmen anti pungli dan gratifikasi di halaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebagai langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Herwan menekankan komitmen yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.

Dia mengingatkan seluruh jajaran OPD agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik yang bersih menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengharapkan seluruh OPD dapat memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro menyatakan pihaknya siap menjalankan komitmen tersebut secara konsisten.

"Tentu kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta berupaya menjalankannya secara maksimal," ujar Desman Siboro.

Dia menambahkan pengawasan internal akan diperkuat untuk memastikan tidak ada celah terjadinya praktik pungli maupun gratifikasi di lingkungan instansi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • FIFA Asean Cup 2026: Sembilan Gol Antarkan Indonesia ke Final, Thailand Menanti
    Laga ini adalah salahsatu pertandingan bola paling menegangkan ...
  • Pembalakan Liar di TN Berbak-Sembilang Terbongkar, Ratusan Kayu dan Rel 1 Km Dimusnahkan.
    Pecuri kayu sampai membangun rel? Ini sih terang2an ...
  • Dagelan Tak Mutu Lapas Cibinong, Bisa Bangun 10 Rumah Sultan, tak Ada Anggaran Beli CCTV Rp200.000  
    Aparat dan pejabat di negeri ini makin terang2an ...
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
Advertisement
Inacraft Detail Sidebar
Advertisement
Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

02 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.