Kejari Lombok Tengah Bentuk Satgas untuk Investasi Mafia Perizinan

LOMBOK TENGAH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk satuan tugas (satgas) percepatan investasi, dalam rangka mewujudkan investasi yang sehat dan memberantas mafia perizinan.

"Langkah agresif ini sekaligus strategis untuk mengawal pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera di Lombok Tengah, Minggu (19/4).

Ia mengatakan melalui pembentukan satuan tugas percepatan Investasi, aparat penegak hukum ini tidak hanya siap memberantas mafia perizinan, tetapi juga membenahi sistem birokrasi dan mengedukasi masyarakat terkait hukum investasi.

Pembentukan Satgas ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah dan langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas direktif Presiden dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

"Ini untuk memastikan iklim investasi di daerah terbebas dari hambatan koruptif," katanya.

Tim Satgas memikul tugas krusial di antaranya memetakan ekosistem investasi, membongkar sumbatan birokrasi, menyikat oknum perusak iklim usaha, sekaligus membangun tata kelola penanaman modal yang berintegritas.

Pihaknya memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi benalu ekonomi daerah.

Ia menyoroti secara khusus praktik nominee (pinjam nama) yang kerap digunakan oleh pemodal asing atau pihak tertentu untuk menyiasati aturan hukum.

Alfa Dera secara khusus memperingatkan para oknum untuk berhenti memanfaatkan ketidaktahuan warga lokal.

"Langkah ini diambil kejaksaan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat agar tidak menjadi korban eksploitasi mafia investasi," katanya.

"Kami peringatkan para oknum, setop, kasihan masyarakat. Hentikan praktik meminjam nama warga," katanya.

Ia mengatakan nama masyarakat yang digunakan itu nantinya akan terekam dan terlihat jelas di profil keuangan mereka, baik dalam sistem perbankan maupun perpajakan.

"Jangan sampai masyarakat yang kurang paham hukum justru dimanfaatkan oleh oknum mafia, dan pada akhirnya merekalah yang menanggung beban," katanya.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa warga yang namanya dipinjam memiliki potensi risiko pidana yang besar. Mereka bisa dilaporkan atas dugaan penipuan oleh pemilik modal, atau bahkan tersangkut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika dana investasi tersebut ternyata bersumber dari hasil kejahatan.

"Praktik ini juga mengaburkan subjek pajak sesungguhnya, yang memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.