Cegah Overtourism, Pemerintah Perlu Kembangkan Destinasi Wisata Alternatif di Labuan Bajo

JAKARTA - Dewan Pakar Bidang Pariwisata dari BA Center Taufan Rahmadi menilai pemerintah perlu memikirkan cara untuk mengembangkan destinasi alternatif di Labuan Bajo, NTT untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas kunjungan wisatawan (overtourism).

"Kita ini bicara bukan hanya membuka sebuah lokasi destinasi baru ya, tetapi concern saya itu adalah bagaimana setiap kebijakan pariwisata itu mampu membangun sebuah ekosistem pariwisata yang utuh," kata Taufan di Jakarta, Kamis (16/4).

Taufan menyebut pengembangan destinasi alternatif itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan kunjungan khususnya di Taman Nasional Komodo, yang jadi salah satu destinasi yang harus diperhatikan kelestariannya.

Ada tiga hal mendasar yang perlu dipersiapkan pemerintah dalam mengembangkan destinasi alternatif yakni membangun aksesibilitas atau konektivitas, karena tidak semua daerah di Labuan Bajo bisa diakses dengan mudah secara optimal baik dari jalan, transportasi laut maupun integrasi antardestinasi.

Kedua, perlu dilakukan kurasi produk wisata yang berbasis pada kearifan lokal. Seluruh produk itu harus dikemas dengan narasi yang kuat, sehingga bisa menjadi kekuatan daripada produk wisata yang ada di daerah tersebut.

"Kita tahu bahwa Labuan Bajo dan Flores itu, kekuatannya itu ada di budaya, desa wisata, landscape, daratan, hingga wisata minat khusus seperti treking, geowisata, wisata bahari, yang tidak hanya mesti komodo," ujar Taufan.

Hal yang perlu disiapkan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaku lokal. Menurutnya, pengalaman kapasitas masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi standarisasi layanan sehingga wisatawan merasa dia dilayani dengan keramahtamahan, dengan kualitas layanan yang memang sesuai dengan harapan wisatawan.

"Dan ini bisa berdampak kepada pergerakan ekonomi lokal yang menurut saya sangat signifikan. Jadi kita harus mulai melihat bahwa ada peluang lain.Labuan Bajo tidak hanya bergantung pada satu ikon saja, tetapi berkembang menjadi destinasi yang berlapis dengan beragam atraksi yang ada di sana," katanya.

Sedangkan terkait dengan Taman Nasional Komodo, Taufan menilai kunci untuk tidak terjadi penumpukan kunjungan adalah distribusi wisatawan secara merata tanpa sekadar membatasi jumlah kedatangan.

Dalam hal ini, dia menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem manajemen kunjungan yang sudah terintegrasi, sehingga bisa mengatur kunjungan berdasarkan lokasi, waktu dan jenis aktivitas yang ditentukan.

Taufan menjelaskan ketika pilihan itu diperluas dan dikurasi dengan baik, distribusi wisatawan akan menjadi lebih merata

Lalu yang ketiga adalah penerapan strategi tarif yang adaptif. Tarif yang berbeda berdasarkan waktu kunjungan, zona atau eksklusivitas dapat menjadi instrumen untuk mengatur permintaan tanpa harus membatasi secara kaku.

Pemerintah, katanya, juga diharapkan dapat memperkuat edukasi terhadap wisatawan supaya memiliki tingkat kepedulian pada isu-isu lokal yang berkaitan dengan wisata keberlanjutan dan pentingnya menjaga lingkungan.

Di sisi lain kebijakan dalam sektor pariwisata menurutnya harus didasarkan pada keberhasilan di dalam manajemen stakeholder yang ada dan dapat hadir untuk mengolah potensi suatu destinasi di daerah dengan cerdas, adil dan berkelanjutan.

"Pada intinya wisata di Labuan Bajo, khususnya terkait Komodo, itu harus bergerak dari pendekatan kuantitas menuju kualitas. Menjaga ekosistem itu adalah sebuah keharusan, tetapi memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan," ujarnya.