Isu Kelangkaan LPG 3 Kg Picu Panic Buying di Lombok Timur, Pemkab Minta Pertamina Bertindak

Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meminta Pertamina untuk mencegah masyarakat panic buying atau membeli secara berlebihan tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) bersubsidi dampak isu kelangkaan gas tersebut.

"Padahal isu kelangkaan tabung gas elpiji bersubsidi tersebut tidak benar adanya," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Senin (13/4).

Hal itu disampaikan saat rapat kordinasi bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan gas elpiji guna membahas sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kg yang menjadi keluhan.

Bupati tidak menampik sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg yang terjadi sejak akhir Ramadhan hingga saat ini dipicu berbagai isu yang menyebabkan masyarakat panik dan membeli secara berlebihan.

Begitu Tim Satgas Elpiji yang telah dibentuk beberapa waktu juga menemukan elpiji 3 kg digunakan tidak sesuai peruntukannya.

"Satgas, di antaranya menemukan pengusaha ayam juga memanfaatkan elpiji tersebut. Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kg ini," katanya .

"Sudah jelas pula dicetak pada tabung bahwa gas tersebut untuk masyarakat miskin," katanya.

Bupati juga menyadari pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang disebut tertinggi ke-2 di NTB pada 2025 menyebabkan kemampuan masyarakat meningkat, termasuk dalam penggunaan bahan bakar elpiji ini.

Untuk itu, pihaknya berharap Pertamina bisa melakukan super ekstra dropping elpiji 3 kg untuk menekan panic buying yang terjadi di masyarakat.

"Dropping tersebut dibarengi dengan pengawasan ketat oleh satgas," katanya.

Selain itu, sebagai solusi jangka panjang, Bupati akan mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menggunakan data desil untuk pendistribusian tabung gas 3 kg, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan (clear-kan) distribusi yang tidak tepat," tegasnya.

Ia meminta para agen untuk terus melakukan pendistribusian guna menormalisasi kondisi. Pemerintah daerah juga akan menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga.

"Kami mengingatkan agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan dan memberikan jatah sesuai peruntukan," katanya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga Tommy Wisnu Ramdan mengatakan akan melaporkan usulan permintaan tersebut ke pusat terlebih dahulu.