Lestari Moerdijat: Pemanfaatan Data Terkini Penting Atasi Persoalan Anak Putus Sekolah

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut pemanfaatan data terkini terkait anak putus sekolah menjadi penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Data terkini yang dimaksudkannya merujuk pada dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dikembangkan oleh Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen).

"Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/4).

Inovasi (dasbor) Pusdatin Kemendikdasmen mampu memetakan data akurat dan real time jumlah anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan, mencakup kategori anak tidak sekolah (ATS), belum pernah bersekolah (BPB), drop out (DO), dan lulus tidak melanjutkan (LTM).

Berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak.

Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

"Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.

Oleh karena itu, Lestari mendorong agar pemanfaatan dasbor ATS diiringi dengan intervensi tepat sasaran, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah tertinggal. "Data tanpa aksi hanyalah angka," ujarnya.

Dia menekankan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

"Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar kembali ke bangku sekolah," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap data terkait anak yang terkendala mendapatkan layanan pendidikan itu bisa diakses dan dimanfaatkan semua pihak, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota hingga kepala desa.

Menurut dia, transparansi data akan menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. “Dengan transparansi data, kebijakan yang lahir akan lebih akuntabel dan tepat guna," tegasnya.

Dia menambahkan, dengan data yang valid, Indonesia tidak lagi bekerja dalam gelap. "Sekarang saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," tegasnya.